BONTANG, BERITAKALTIM.com – Corporate social responsibility (CSR) perusahaan belum punya peran besar bagi masyarakat. Makanya, Komisi II DPRD Bontang meminta alokasi khusus CSR untuk menyokong geliat usaha mikro kecil menengah.
“UMKM bisa menjadi modal Bontang pasca migas. Jadi sektor ini perlu digarap serius untuk dikembangkan,” kata Arif, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang.
Dalam waktu dekat, Komisi II berencana membuat peraturan daerah CSR. Salah satu poin di dalamnya, setiap company harus mengalokasikan anggaran 20 persen
untuk UMKM.
“Regulasi ini sesuai dengan target kami. UMKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja,” ujar politisi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Dalam implementasinya, perusahaan juga diwajibkan memiliki program yang sustainable. Misalnya, ketika perusahaan menggelar pelatihan, maka harus ada tindak lanjut. “Kalau pelatihannya tentang wirausaha, maka harus ada pemberian modal setelah itu,” papar Arif.
Di lain hal, Arif menegaskan, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) UMKM sudah masuk dalam tahapan finalisasi.
“Perda ini sangat dibutuhkan bagi sektor UMKM. Misalnya isi yang terkait tentang aturan pemberian modal kepada UMKM dari Pemkot Bontang. Sektor ini tentu
kiami dorong biar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan berkembang,” ulasnya. #fs