BeritaKaltim.Co

DPRD Kukar Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

KUKAR DPRD Teluk BintuniTENGGARONG, BERITAKALTIM.COM – Rombongan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni Mektison Meven, melakukan kunjungan sekaligus koordinasi kerja ke DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Senin (27/4/2015).

Rombongan DPRD Teluk Bintuni diterima langsung Ketua DPRD Kukar Salehudin SSos,Sfil, di dampingi Wakil Ketua DPRD Kukar yakni Rudiansyah dan Sudirman,Wakil Ketua Komisi I DPRD Kukar Jumarin dan Anggota DPRD Kukar lainnya seperti Yusmardani, di ruang Banmus DPRD Kukar.

Menurut Mektison, kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari keberhasilan-keberhasilan yang diraih Kabupaten Kukar. Namun rupanya, semangat otonomi khusus (Otsus) yang menggaung di Bumi Etam membuat anggota DPRD Kukar memanfaatkan kedatangan anggota DPRD Teluk Bintuni untuk berbagi pengalaman tentang Otsus yang telah dilaksanakan Provinsi Papua Barat.

Dan hasilnya, otsus di daerah itu ternyata tidak selamanya berbuah manis.“Otsus di Papua saja masih menjadi kontroversi. Banyak hal yang tidak sesuai. Soal otsus kami lebih fokus terhadap hak ada rakyat Papua,” terang salah seorang pejabat Teluk Bentuli yang mendampingi rombongan.

Sementara itu Ketua DPRD Salehuddin mengatakan, pihaknya saat ini sangat intens melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI dan pejabat Kementerian untuk mendesak dilakukannya revisi UU 23/2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah. Salehuddin mengakui, revisi demi terciptanya keadilan bagi daerah penghasil lebih mendesak daripada tuntan otsus.

Salehuddin berserta pimpinan dan anggota DPRD Kukar juga menjelaskan capaian-capaian yang telah diraih Kukar selama ini. Baik soal infrastruktur, pelayanan pemerintahan, dan upaya penanggulangan kemiskinan dijabarkan dihadapan anggota DPRD Teluk Bintuni.

Ia juga menjelaskan jika kriteria miskin harus dievaluasi alias disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. “Seperti yang terjadi di Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis, di sana masyarakat hidup di atas air. Menurut penilaian mereka dianggap miskin, padahal mereka memiliki mesin ces (perahu tempel) dan tabungan. Ini yang perlu dievaluasi agar masyarakat yang tadinya mampu tidak dianggap miskin,” ungkapnya. #Wn

Leave A Reply

Your email address will not be published.