BONTANG, BERITAKALTIM.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang menemukan fakta anyar. Hasil telisik, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bontang Adi Darma tak bisa dibaca.
Ketua Pansus LKPj Bakhtiar Wakkang mengatakan, penyebab LKPj tak bisa dibaca itu karena kurangnya dokumen pelengkap. “Misalnya soal perjalanan dinas SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah, Red.) terkait program. Tapi hasil kunjungan atau perjalanan dinas itu seperti apa, itu yang tidak ada,” katanya.
Bakhtiar mengungkapkan, temuan lain adalah soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam LKPj, tak ada penjelasan secara rinci apa saja yang membuat PAD meningkat. “Nah, dokumen inilah yang kami minta dari Pemkot Bontang untuk segera dilengkapi,” ujarnya.
Memang, sebut Bakhtiar, pasca melayangkan surat permintaan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, pemkot sudah merespon surat itu dengan melengkapi dokumen LKPj yang diminta. Tapi, pemkot dinilai belum sepenuhnya memenuhi permintaan tim pansus.
“Kami mengapresiasi surat balasan dari Pemkot yang menyertakan dokumen yang kami minta. Tapi sayangnya cuma satu dokumen. Padahal, ada empat dokumen yang kami minta,” jelasnya.
Makanya, Bakhtiar mendesak agar pemkot segera melengkapi dokumen yang diminta dalam waktu dekat. Alasannya, karena masa kerja tim pansus hanya tinggal beberapa hari.
Bakhtiar mengingatkan, dokumen yang diminta pansus jangan sampai tidak bisa dipenuhi pemkot. Bila ini terjadi, maka bisa berpotensi memancing rekomendasi tim pansus untuk mengajukan hak interpelasi ke DPRD.
“Nanti kami lihat. Kami masih menunggu sikap dari pemkot. Tim pansus baru bisa merekomendasi langkah apa yang diambil jika memang apa yang jadi temuan kami tidak ditindaklanjuti pemkot,” tukasnya. #fs