BONTANG, BERITAKALTIM.com – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi menjadi salahsatu alasan sorotan tajam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bontang. Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang, kini sedang membedah serapan yang rendah di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bontang.
Menurut Ketua Tim Pansus DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, salah satu instansi yang disorot adalah Bagian Pemerintahan Pemkot Bontang. Pasalnya, realisasi kegiatan di instansi ini tak lebih dari 50 persen.
“Minimnya serapan disana karena program kegiatan tidak berjalan. Banyak rencana pembebasan lahan yang tidak terealisasi. Selain Bagian Pemerintahan Pemkot Bontang, SKPD yang daya serapnya rendah juga kami panggil untuk diklarifikasi,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Kata Bakhtiar, penyebab kegagalan pembebasan lahan karena walikota tidak tegas dalam mengambil kebijakan. “Makanya, rencana pembangunan di Kota Taman banyak yang tidak terealisasi,” sebut Bakhtiar. “Misalnya proyek jalan lingkar yang gagal dibangun karena persoalan pembebasan lahan. Otomatis anggaran yang sudah disiapkan di Dinas PU (Pekerjaan Umum, Red.) menjadi tidak terpakai,” imbuhnya.
Bagi Bakhtiar, sejumlah adangan dalam rencana pembangunan di 2014 lalu seharusnya menjadi bahan instropeksi bagai pemkot. Maksudnya, agar nanti semua rencana dapat dijalankan dengan baik sehingga masyarakat merasakan manfaatnya.
“Kami berharap ada harmonisasi antara SKPD. Kami menyimpulkan kalau masalah ini juga disebabkan SKPD yang tidak kompak antara satu dengan yang laik. Kami juga berharap agar rekomendasi Tim Pansus DPRD Bontang bisa menjadi masukan positif bagi jalannya pemerintahan daerah dan kinerja pemkot,” ulas Bakhtiar. #fs