TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Triyono Budi Sasongko, mengimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Kaltara untuk bersikap netral dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Pj Gubernur saat menggelar pertemuan pertamanya dengan PNS Pemprov Kaltara di gedung serbaguna Pemprov Kaltara, Rabu (6/5/2015). Netralitas itu, kata dia, bertujuan agar tidak membebani abdi negara dalam bekerja secara professional tanpa didasari dengan kepentingan politik.
“PNS harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua harus difasilitasi secara merata dan sama, sehingga siapapun yang terpilih tidak menimbulkan beban kepala daerah terpilih dan tetap didukung,” kata Triyono.
Dalam tugas pemerintahan, dia mengatakan, bagaimana caranya penyelenggaraan pilkada serentak harus sukses. Menurutnya, ini merupakan agenda pertama kalinya dilakukan di berbagai daerah. Apalagi Kaltara, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) juga memiliki beban agar penyelenggaraanya bisa berjalan lancar.
“Pilkada serentak merupakan sejarah bangsa, sehingga mau tidak mau harus sukses,” jelasnya.
Oleh karenanya tugas dan dukungan tidak hanya dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara. Tetapi juga, seluruh komponen harus terlibat dan menyukseskan pilkada serentak.
Selain tugas mensukseskan Pilkada serentak itu, dia juga menegaskan kembali, percepatan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan, tanpa mengesampingkan daerah lain harus tetap dikejar.
“Kita akan tagih, janji-janji kementerian. Bahkan saya, siap untuk menjadi ‘Debt Collector’ untuk menagihnya,” tegas dia.
Kendati demikian, ini tak terlepas dari kinerja eksekutif dan legislatif yang proporsional. Karena keduanya saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu pun menilai akan sulit jika kepala daerah yang telah terpilih, tidak bergerak sama sekali. Dia menyarankan, agar pemimpin yang sudah terpilih nanti harus melancarkan kebijakan pembangunan daerah.
“Keterbatasan yang dimiliki, memang harus dihadapi dan harus segera diambil suatu keputusan. Itulah fungsinya pemimpin. Apalagi keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Bahkan, dia menginginkan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Menurutnya, potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kaltara cukup luar biasa. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat lokal harus efektif dengan meletakkan dasar yang pas dalam hal ini pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
“Kaltara ini cukup indah, sehingga masyarakat lokal harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” sapanya.
Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Pilkada serentak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memberikan kemudahan dalam penggunaan anggarannya. Hal itu dikatakan Kemendagri melalui Triyono. “Kementerian mengakui permendagri begitu mempersulit daerah untuk menggelar pilkada sertentak,” tutupnya. #hmsprov