BeritaKaltim.Co

Revisi UU Perimbangan Harus Dikawal Hingga Tuntas

komisi 1 openingJakarta,BERITAKALTIM.COM – Upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat kalimantan timur, menjadi semangat yang dibawa Komisi I DPRD Kaltim berkunjung ke kementerian dalam negeri (kemendagri) pada Rabu, (13/5) lalu.
Bertempat di ruang rapat bidang perimbangan daerah, pertemuan itu melanjutkan pembahasan mengenai revisi undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah di DPR-RI.
Komisi I tetap membawa semangat melakukan loby agar revisi undang-undang tersebut dapat terlaksanakan, karena sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat kaltim.
Menurut Ketua Komisi I Josef, pemerintah pusat mestinya memberikan kesempatan luas setiap daerah dalam mengelola sumber keuangannya, selanjutnya baru dilihat kebutuhan dari masing-masing daerah baru diambil kebijakan yang tepat untuk menciptakan keadilan yang merata.
“Harus diakui bahwa porsi anggaran yang di dapat oleh kaltim sangat jauh dari apa yang telah kaltim berikan, dengan luas dua kali lebih luas dari pulau jawa kaltim harusnya secara infastruktur pembangunan tidak berbeda dengan yang ada di daerah lain.
Artinya porsi sebagai daerah penghasil kaltim dalam porsi anggaran harus mendapat perhatian lebih,” katanya.
Atas dasar itulah kunjungan kerja dalam rangka konsultasi terkait penjelasan mengenai revisi undang-undang nomor 33 tersebut dilakukan.
Josef menjelaskan bahwa alokasi dana dari pusat kedaerah harusnya memperhatikan kebutuhan sumber dana daerah berikut melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Rusianto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa revisi undang-undang nomor 33 tersebut merupakan harapan seluruh daerah di Indonesia terutama kaltim dalam mengelola keuangan, karena menurut politikus asal Gerindra tersebut, perbandingan infrastruktur antara pusat dan daerah sangat jelas tidak seimbang, padahal daerah merupakan penghasil sumber dana.
“Kaltim pada saat ini telah mengaungkan otonomi khusus, tentunya sebagai bagian dari negara Indonesia kaltim tentu tidak ingin melepas jalur kesatuan, dana perimbangan keuangan mungkin merupakan celah agar kaltim dapat dengan maksimal mengelola keuangan, namun dalam hal ini tentu diperlukan dukungan oleh semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kota serta DPRD tingkat dua dan Provinsi,” ucapnya.
Senada, Siti Qomariah menerangkan pendapatan pemerintah pusat bisa diambil dari alokasi bagi hasil yang diperuntukan kepusat seelah dipotong bantuan untuk daerah yang masih membutuhkan, terlebih terhadap eksploitasi minyak dan gas daerah berhak mendapat 10 persen participatian interest.
“Pembagian bagi hasil harusnya berimbang, apa yang telah disampaikan kawan-kawan tersebut merupakan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di kaltim, perimbangn keuangan merupakan solusi untuk mencapai cita-cita kalim dalam memajukan infrastruktur yang masih jauh tertinggal dari daerah lain,” katanya.
Menanggapi penyampaian Komisi I DPRD Kaltim, Direktur fasilitasi dan perimbangan Kemendagri, Elvius Dailani mendukung baik langkah-langkah itu.
Menurutnya sebagai induk dari daerah kamendagri sangat berkomitmen dan mendukung penuh agar perimbangan anggaran lebih adil. Ia berharap perjuangan ini harus sinkron dengan seluruh elemen pendukung yang lain, seperti DPRD Provinsi dan kota, serta pemerintah daerah dan kabupaten.
Ia pun memberikan saran agar konsultasi tersebut juga dilakukan di DPD, DPR-RI Kementerian keuangan dan kementerian ESDM, pastinya perjuangan ini harus dikawal dengan kerjasama seluruh elemen didaerah.
“Seyogyanya kami satu pandangan dengan perjuangan di daerah untuk melakukan perjuangan dalam merevisi undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” katanya. (adv/yud/dhi)

Leave A Reply

Your email address will not be published.