SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Kemajuan Kota Samarinda cukup pesat diberbagai sektor dengan dibarengi meningkatnya jumlah penduduk.
Pembukaan lahan baru sebagai pengambangan kota sayangnya, banyak yang tidak mempehitungkan area lahan yang pada awalnya berfungsi sebagai area tampungan air dan resapan air hujan.
Akibatnya, bencana longsor dan banjir menjadi persoalan yang urung tuntas.
Anggota DPRD Ichruni Lufti Sarasakti mengatakan, pembangunan gedung dan perumahan, sudah tidak terkontrol di Samarinda. Semestinya dibeberapa daerah dapat menjadi daerah resapan air, namun sayang berubah fungsi menjadi daerah pemukiman. Padahal, daerah resapan, penting terutama dalam hal pengendalian banjir.
“Berkurangnya area lahan sebagai resapan air ini dapat menimbulkan erosi permukaan daratan akibat penggundulan tanaman yang akhirnya menyebabkan sedimentasi jaringan saluran pembuangan air serta sungai,” ujar politikus Partai Demokrat ini.
Ichruni yang merupakan wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda mengatakan, Samarinda terbagi atas beberapa sistem sub Daerah Aliran Sungai (DAS), masing-masing sub DAS memiliki bagian hulu, tengah dan hilir.
Luas sistem sub DAS yang ada bersifat tetap, pembangunan pun dapat menyebabkan perubahan fungsi area yang ada dalam sub DAS, baik di hulu, tengah dan hilir.
“Daerah rendah dalam sistem sub DAS yang sejak dulu memang daerah tergenang air, sekarang menjadi lebih tinggi genangan airnya karena menurunnya kemampuan daya tampung bagian hulu dan tengah sub DAS dimana daerah banjir berada,” katanya.
Berdasarkan kondisi hidrologinya, Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 DAS.
Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda dengan lebar antara 300-500 meter, sementara sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam yang meliputi Sungai Karang Mumus, Sungai Palaran serta serta sederet anak sungai lainnya. (adv/ast/dhi)