BeritaKaltim.Co

Cukup Dibahas di Komisi II

20MartinusSAMARINDMA,BERITAKALTIM.CO – Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kaltim Martinus mengatakan pihaknya setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Alih Status Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

Menurutnya, pembahasan ini sebelumnya telah melewati dua Pansus, yakni pada periode 2004-2009, dan Pansus periode 2009-2014. Namun, belum sampai pengesahan dikarenakan jangka waktu kerja Pansus yang dinilai minim yakni hanya tiga bulan.

Oleh sebab itu Fraksi PDIP kata Martinus mengusulkan beberapa hal, diantaranya selama ini Raperda yang belum mencapai kesepakatan atau final, sementara pansus telah berakhir, maka selanjutnya yang bertanggungjawab dan menjadi tumpuan untuk berkomunikasi dan koordinasi mengenai raperda tersebut adalah komisi yang membidangi materi Raperda yang dibahas tersebut.

“Kami memandang bahwa Pansus memiliki kendala yakni keterbatasan waktu kerja (tiga bulan).
Setiap anggota pansus yang tidak membidangi Perusda membutuhkan waktu untuk memulai orientasi substansi masalah, identifikasi masalah dan pendalaman materi Raperda yang dibahas.

Sehingga berpotensi timbul masalah yang sama dengan pansus periode-periode sebelumnya.

Bilamana belum terjadi kesepakatan dalam pembahasan pasal-pasal raperda, sementara pansus harus berakhir karena dibatasi masa kerja,”jelas Martinus disela-sela rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (18/5).

Martinus menambahkan sebaiknya pimpinan DPRD menyerahkan pembahasan teknis lebih lanjut kepada Komisi II untuk meneruskan tugas pansus terdahulu yang belum selesai.

Pembahasan raperda di Komisi II tidak menghadapi kendala waktu karena tidak bersifat adhoc, sehingga jangka waktu pembahasan lebih leluasa dan tidak ada batasan waktu pembahasan di Komisi, serta menjadi bagian dari tugas rutin Komisi II untuk membahas hal-hal bersifat teknis.

Pembahasan diakhiri bila telah ada kesepakatan materi teknis antara pemerintah dengan DPRD, serta terbentuk kesepakatan politis antara fraksi-fraksi di DPRD dengan pemerintah provinsi atas hasil pembahasan raperda ini, yang diputuskan dalam rapat paripurna.

“Maka Komisi II yang menjadi tempat komunikasi dan koordinasi terkait raperda tersebut selama masa vakum.

Dan anggota Komisi II mengusulkan memasukkan dalam Prolegda dan memberikan penjelasan atas Raperda ini pada rapat Paripurna DPRD Kaltim yang ke Sembilan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menuntaskan Raperda Inisiatif DPRD tersebut, selain itu pembahasan oleh Komisi II adalah lebih bersifat teknis.

Sedangkan keputusan politis tetap dipegang oleh Fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna,” beber Martinus. (adv/bar/oke)
Teks foto: martinus

Leave A Reply

Your email address will not be published.