JAKARTA, BERITAKALTIM.com– Akses darat ke Long Bawan yang merupakan ibu kota Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang selama ini hanya jadi impian warga setempat, tak lama lagi bakal jadi kenyataan.
Pasalnya, tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran untuk membuka akses darat dari Malinau ke Long Bawan.
“Dengan anggaran (APBN) perubahan tahun ini, jumlah yang dialokasikan sekitar Rp 90 miliar,” sebut Syaiful Herman, Asisten II Setprov Kaltara usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jakarta, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suheriyatna, Rabu (20/5/2015).
Dalam pertemuan itu hadir beberapa anggota DPRD Kaltara seperti Datu Yaser Arafat, Arsyad Thalib, Herman, Jhonny Laing Impang, Yepta Berto, Rahmad Majid Gani, Rahman Padengka, Kosmas Kajan, dan Hirsa Genta Wijaya.
Proyek pembukaan akses darat Malinau-Long Bawan itu ditarget rampung tahun ini juga. Karena ruas jalan yang dibuka hanya tersisa sekitar 35 kilometer.
“Memang ada kendala nantinya. Karena jembatan yang ada belum permanen. Tapi, kita targetkan sementara ini bisa tembus dulu dengan pembuatan jembatan sementara agar memudahkan masyarakat di sana (Long Bawan) yang merupakan wilayah perbatasan,” kata Syaiful.
Untuk pembangunan selanjutnya, hingga akses darat Malinau-Long Bawan mulus atau beraspal, Pemprov Kaltara mengusulkan ke pemerintah pusat agar pembangunan akses darat dengan sistem multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak seperti halnya subsidi ongkos angkut penerbangan ke wilayah perbatasan yang dilakukan Kementerian Perhubungan.
Dengan begitu, kata Syaiful, pembangunan akses darat terus berkesinambungan, dan tidak dilakukan lelang setiap tahunnya. “Jadi akses darat ke wilayah perbatasan cepat tembusnya, dan program Nawa Cita cepat terlaksana,” ujarnya.
Bagaimana respons Kementerian PU? Menurut Syaiful, Kementerian PU menyatakan bahwa untuk proyek MYC harus meminta izin ke Kementerian Keuangan. Selain itu, juga harus didorong para wakil rakyat di Senayan.
Prosedur tersebut akan diupayakan Pemprov Kaltara demi membuka keterisolasian wilayah perbatasan. “Setelah pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga tadi pagi (kemarin pagi), selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan direktorat lainnya di Kementerian PU dan kementerian lain,” kata Syaiful.
Tak hanya membahas rencana pembangunan jalan di wilayah perbatasan, pertemuan kemarin juga membahas rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Tarakan, yakni Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan).
“Respons Kementerian PU terhadap rencana pembangunan Jembatan Bulan bagus sekali,” ungkap Syaiful.
Pihak kementerian pun, lanjutnya, menyarankan agar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dipercepat. Begitu pula dengan perencanaan sistem pendanaan, feasibility study, desain dan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan.
Syaiful mengatakan, pemerintah provinsi sudah melakukan perencanaan pembangunan jalan koridor dari lokasi rencana jembatan ke arah Bulungan, tahun ini. Pembangunan fisik jalan koridor direalisasikan tahun depan.
Tahun depan, juga dibuat perencanaan pembangunan jalan koridor ke arah Tarakan, dan tahun berikutnya dilakukan pembangunan fisik. “Kita buat sistem jaringan jalan dulu, baru pembangunan jembatan sebagai penghubung. Termasuk nanti pembangunan jalan koridor ke Malinau dan Tana Tidung,” terang Syaiful.
Diharapkannya pemerintah kabupaten/kota melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan sistem jalan koridor. #hmsprov