SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menegaskan, hal terpenting yang perlu dilakukan untuk memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait rencana pembangunan akses jalan tol dan jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim adalah menyatukan langkah dan meyakinkan pemerintah, khususnya Dirjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pentingnya akses penghubung antarwilayah.
“Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara, Jembatan Mahkota II, dan Jembatan Kembar serta tol Samarinda Balikpapan sudah sangat mendesak untuk segera dirampungkan. Mengingat ini masyarakat Kaltim sangat mendambakan akses ini sudah sangat lama,” kata Sapto –sapaan akrabnya.
Di Kaltim ini, lanjut Sapto, yang banyak dialiri arus sungai penyeberangan sungai menjadi satu-satunya akses transportasi penghubung masyarakat yang sudah tentu memberi banyak kerugian, baik waktu, biaya, bahkan keselamatan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus belanjut.
Pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan cara tepat.
“Di sini intinya ialah sinergitas antar pemerintah, baik DPRD, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPR, dan seluruh SKPD terkait perlu bersama memformulasikan draf pembangunan infrastruktur dengan pendanaan dari pusat.
Selanjutnya, merujuk ke Kementerian PU guna mencari solusi, terakomodirnya pembangunan infrastruktur Kaltim dalam perencanaan APBN,” kata Sapto lagi.
Kaltim tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Terlebih sumbangsih Kaltim untuk pusat teramat besar dengan dana bagi hasil yang tidak sebanding.
Hal ini tentu saja tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan di Kaltim.
Apalagi, pembangunan infrastruktur jalan diyakini mampu membuka daerah terisolasi sehingga pemerataan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tentu saja akan ikut meningkat.
“Pemda tidak selamanya mampu membangun lantaran biayanya yang begitu besar, butuh dukungan pusat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur ini,” kata Sapto. (adv/tos/oke)
Teks foto: SAPTO SETYO PRAMONO