BeritaKaltim.Co

PT BME Bontang Ditenggat Seminggu

NursalamBONTANG, BERITAKALTIM.com – Komisi II DPRD Bontang terus menyoroti soal transparansi keuangan PT Bontang Migas dan Energi (BME). Bahkan memberikan ultimatum, apabila dalam waktu sepekan ini tidak melaporkan hasil audit keuangan tahun 2014, maka Komisi II akan mengambil kebijakan politik.

Anggota Komisi II, Nursalam kembali menegaskan, bahwa apa yang dilakukan PT BME sudah jelas-jelas melanggar perda no 2 tahun 2012. Banyak faktor yang menyebabkan Komisi II menyoroti permasalahan ini.

Diantaranya, apa yang diungkapkan Manajer Keuangan sekaligus Plt Operasi PT BME, M Taufik beberapa waktu lalu, bahwa sudah menyetorkan laporan hasil audit 2014 kepada inspektorat dan DPPKA itu salah. Karena dalam peraturan yang berlaku, hasil audit harus diserahkan kepada wali kota dan DPRD.

“Taufik itu ngawur, dia harus baca perda dengan benar. Lalu kenapa dengan alasan harus menunggu RUPS. Ada apa dengan RUPS ? padahal aturannya sudah jelas
tidak perlu menunggu RUPS untuk menyerahkan hasil audit tersebut, “ tegas Salam.

Lalu alasan PT BME menyewakan pembangkit kepada pihak swasta tidak bisa dijadikan alasan untuk menyumbangkan PAD. Pasalnya sampai sekarang terbukti BME belum sekalipun menyumbangkan PAD kepada Bontang.

“Sampai sekarang kami belum melihat hasilnya sama sekali. Belum ada kontribusi PAD yang disumbangkan pada Bontang. Selama ini malah keuntungan hanya untuk membayar gaji-gaji karyawan dan kelompok-kelompok tertentu,” jelasnya.

Ditambahkannya lagi, selama ini harga gas yang telah didistribusikan ke rumah-rumah warga lebih tinggi daripada gas tabung. Justru kebalikannya, seharusnya
lebih murah ketimbang gas tabung.

Menurut Salam, Pemkot sudah menyumbangkan miliaran rupiah uang rakyat untuk pengelolaan BME, jadi seharusnya harga gas yang sudah terdistribusi itu bisa
lebih murah.

“DPRD sebagai pihak kontrol akan mengambil kebijakan politik apabila hal ini tidak segera diselesaikan. BME didirikan atas persetujuan banyak pihak termasuk
DPRD. Sehingga DPRD pun memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya. #fs

Leave A Reply

Your email address will not be published.