BeritaKaltim.Co

Pemkot dan Pemprov Harus Kompak

31SAPTO SETYO PRAMONOSAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Permasalahan kemacetan, banjir, pembangunan mangkrak, pembebasan lahan dan lain sebagainya di Samarinda yang tak urung terselesaikan, menjadi PR bersama pemerintah. Apalagi Samarinda merupakan kota utama di kaltim yang harusnya menjadi tolok ukur kota/kabupaten lainnya di Bumi Etam. Faktanya, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim tidak sepenuhnya manfaatnya dirasakan masyarakat Kaltim.

Demikian diutarakan Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. Ia menilai permasalahan yang dihadapi Samarinda tidak bisa terselesaikan jika pejabat teras tidak memiliki kekompakan dan ketegasan menentukan kebijakan. Terbaru, lemahnya pemerintah pada kasus jatuhnya korban ke -10 di kolam bekas tambang batu bara yang terletak di kawasan Bengkuring milik PT CEM. Pemkot maupun Pemprov, menurut Sapto seharusnya bersikap sangat tegas.

Apalagi kasus serupa ini terjadi hingga 10 kali.
Terkait posisi jaminan reklamasi (jamrek) di perusahaan pertambangan pun belum mendapatkan kondisi ideal.

“Tidak perlu berbicara tanggung jawab jaminan reklamasi yang menelan korban jiwa itu milik siapa. Pemerintah kota maupun pemerintah provinsi harus bersinergi dan saling bergandengan tangan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Masyarakat sudah terkorbankan banyak disini,” tegas Politikus Golkar ini.

Dikatakan Sapto – sapaan akrabnya, Pemprov selaku pemegang kebijakan diharapkan menjemput bola terkait permasalahan ini. Sementara itu, Pemkot pun sebaiknya tidak main lempar tangan seperti yang diwartakan banyak media. Dalam hal ini, Pemkot harus memberikan gambaran, informasi serta kondisi pertambangan sebelum diambil alih oleh Pemprov terkait kebijakan dan kendala apa saja yang menyelimuti. Komunikasi harus terus dibangun secara intens antara keduanya, sehingga tidak terkesan lempar tanggung jawab.

“Pemkot dan Pemprov harus duduk bersama mengupas tuntas permasalahan daerah sebagai pemangku kebijakan. Tujuannya demi kenyamanan masyarakat Kaltim, keterbukaan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi riil sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari,” tegas anggota Komisi III ini. (adv/rid/dhi/oke)

Teks foto: SAPTO SETYO

Leave A Reply

Your email address will not be published.