SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Rapat dengar pendapat atau hearing Anggota Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim dalam rangka perjuangan alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) 2015 berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, kemarin (4/5).
Edy Kurniawan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim bertindak sebagai pimpinan rapat didampingi Anggota Komisi II Muspandi mengatakan, dari pemaparan Disbun disebutkan angka, dari Rp 60 miliar dana yang diminta pada APBD 2014 terealisasi sebesar Rp 53 miliar.
Dana ini digunakan untuk perluasan lahan kelapa sawit seluas 750 Ha, lahan karet 520 Ha, kelapa 90 Ha, dan beberapa sektor unggulan seperti kakao, aren dan lain sebagainya.
Ini juga termasuk pengadaan alat-alat perkebunan seperti traktor dan keperluan petani lainnya. Sementara pada APBD 2015, Disbun menganggarkan sebesar Rp 55 miliar, dan baru terealsisasi 10 miliar sampai sekarang ini. Dengan alokasi belanja lebih condong kepada pengadaan bibit dan pupuk kepada para petani.
“Alokasi bibit dan pupuk pada 2015 tersebut mencakup 800 ha lahan sawit, 400 ha lahan karet dan 100 ha lahan lada. Tentu saja, pengadaan ini akan lebih mendongkrak hasil para petani di masa mendatang. Implikasinya tentu saja pendapatan asli daerah (PAD) akan ikut meningkat pula,” kata Edy Kurniawan.
Lebih lanjut, dipaparkan Kepala Bidang Produksi Disbun Sukardi yang datang bersama staf Disbun lainnya, Disbun kini tengah menyusun program hingga 2016 ke depan, dengan usulan dana Rp 59 miliar pada belanja langsung dan tidak langsung. Dengan alokasi dana yang digunakan pada perluasan kebun, rehabilitasi lahan, penyediaan lahan, indentifikasi lahan baru dan pemanfaatan lahan kritis.
“Pagu anggaran ini juga termasuk alokasi dana untuk perkebunan sawit 1.000 ha dan identifikasi perkebunan non sawit seluas 3.000 ha,” kata Sukardi.
Menanggapi hal ini, Edy Kurniawan kembali mengatakan, pemaparan program oleh Disbun ini akan kami jadikan bahan pada pembahasan APBD-P dan APBD tahun mendatang. Indikator yang mereka paparkan menjadi bahan penting upaya kami memperjuangkan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi.
“Tentu saja, pengembangan perkebunan Kaltim harus lebih baik di masa mendatang. Terutama untuk perusahaan swasta, dinas perkebunan telah mengupayakan persiapan komisi terkait untuk menangani kerjasama dengan para investor ini agar tak merugikan masyarakat Kaltim, namun terus menambah sumbangsih pendapatan daerah,” kata Edy Kurniawan.
Senada, Muspandi juga mengatakan Disbun harus lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten masing-masing daerah. Karena merekalah yang paling paham benar bagaimana situasi perkebunan di daerahnya. Perkebunan, menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah, anggaran yang mereka butuhkan perlu diperjuangkan agar bisa terealisasi.
“Selain itu, kami juga akan menggelar hearing bersama Disbun, gabungan pengusaha kelapa sawit dan perusahaan swasta. Kami juga akan menuntut corporate social responsibility dari masing-masing perusahaan untuk turut memberikan sumbangsih, terutama pada pembinaan kepada petani,” kata Muspandi. (adv/tos/oke)
Teks: KOORDINASI: Hearing dalam kaitan pembahasan APBD-P 2015 antara Komisi II dengan Dinas Perkebunan Kaltim, Kamis (4/6)