TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- Memasuki masa pendaftaran siswa baru (PSB) di Kabupaten Berau setelah beberapa waktu lalu anak didik dari sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) berkutat dengan Ujian Nasional (UN), mengundang perhatian serius dari DPRD Berau. Terlebih dalam masa PSB, potensi Pungutan liar (pungli) selalu membayangi disetiap tahun ajaran baru.
Anggota DPRD Berau, Warsito SPd meminta agar seluruh elemen, baik Pemerintah bersama Dinas Pendidikan agar memperketat kontrol seputar PSB ini.
“Jangan sampai ada pungutan, saya minta kepada Dinas Pendidikan agar benar-benar mengawasi sekolah-sekolah agar tak terjadi hal yang merugikan masyarakat.
Karena hal itu sudah dicukupi oleh APBD maupun APBN,” ujarnya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 60 tahun 2011 secara tegas melarang pungutan pendidikan di sekolah-sekolah. Karena itu jangan sampai ditemukan pungutan mengatasnamakan biaya PSB. Tegasnya.
Ditegaskan kembali kepada seluruh elemen masyarakat, jika menemui pungutan di sekolah harap segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, dan disilahkan
melaporkan ke anggota Dewan.
Ia juga menambahkan pungutan apapun bentuknya tidak dibenarkan, sesuai Undang-Undang No 20 Tahun 2013, “Kita harus mendukung kelancaran pendidikan, apalagi ini untuk masa depan anak-anak kita. Jangan diberatkan dengan adanya pungutan,” katanya.
Politisi PKS ini juga menjelaskan, mengingat hal ini menjadi tugas bersama, yakni menjaga agar jangan sampai ada kasus anak putus sekolah, karena adanya
pungutan diproses PSB. “ Saya sangat berharap hal itu tidak terjadi, dan tidak menimpa calon siswa satu pun dan dimana pun,” harapnya.
Karena itu, kata Warsito, untuk mencerdaskan generasi penerus ini perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, agar masyarakat Berau kedepan mampu berbuat banyak untuk daerahnya sendiri, terutama hal – hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. #HEL