TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- Para nelayan di Kabupaten Berau mengeluhkan soal perizinan melaut, lantaran Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) tak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Izin Berlayar (SIB). Sekarang, nelayan yang ingin mengurus SLO maupun SIB harus ke DKP Provinsi Kaltim yang memakan waktu dan mengeluarkan biaya jauh lebih banyak.
Sebelumnya untuk bobot kapal 10 Gross Tonage (GT) ke bawah, pengurusan izin cukup oleh pemerintah kota atau kabupaten. Sementara untuk bobot kapal di atas 10 GT sampai 30 GT izinnya dikeluarkan pemerintah provinsi. Untuk bobot kapal di atas 30 GT izinnya dikeluarkan pemerintah pusat. Namuan kini, Kabupaten tak lagi bisa mengeluarkan izin tersebut sejak pemerintah menerbitkan aturan baru, yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Anggota DPRD Berau, HM Nasir Junaid mengungkapkan, kehidupan mereka sebagai nelayan sekarang ini kondisinya semakin memprihatinkan. Berbagai persoalan terus menimpa aktivitas mereka, mulai dari biaya operasional makin mahal, sampai kepada sulitnya mengurus perizinan SLO, SIB dan lain sebagainya.
“Kendala yang dihadapi nelayan kita sekarang ini semakin membuat kesulitan mencari nafkah. Karena dengan dicabutnya kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan SLO dan SIB, mereka mengaku sangat terbebani,” ungkapnya.
Menurutnya, mengurus izin-izin tersebut sulit. Sementara jika tidak melaut, nelayan tentu tidak mendapat penghasilan.
“Jika tidak punya izin, nelayan akan ditangkap ketika terjaring razia. Sementara untuk mengurus izin membutuhkan waktu lama menunggu izin keluar. Jika tidak melaut, tentu nelayan tidak akan mendapatkan penghasilan,” keluhnya.
Ia mengaku sudah banyak nelayan di daerah ini yang terjaring razia karena tidak memiliki izin, dan memaksakan diri melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pengurusan izin yang membutuhkan waktu lama dan lebih memakan biaya dirasakan sangat menyulitkan nelayan.
“Keluhan–keluhan ini lah yang membuat kami selaku wakil rakyat melakukan lobi–lobi ke pusat, agar pemerintah daerah kembali diberi kewenangan soal perizinan tersebut,” jelas Nasir kepada media ini.
Sebab semua sudah jelas, dari Berau ke Samarinda membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apa lagi menggunakan transportasi udara. Sementara yang diurus perijinannya hanya kapal–kapal 10 GT ke bawah, yang notabene kelompok nelayan kelas bawah.
“Kalau semua itu bisa dilakukan di daerah masing–masing, tentu jauh lebih ekonomis. Paling–paling antara Rp100 sampai Rp200 ribu izin sudah keluar. Nah kalau ke Samarinda, berapa biaya transportasi, hotelnya, makannya dan lain sebagainya. Apa cukup bawa uang Rp1,5 juta? ,” ungkap Nasir.
Oleh karenanya, para nelayan mengharapkan anggota DPRD Berau dapat mengatasi persoalan yang tengah dihadapi oleh nelayan tersebut. Nelayan meminta DPRD bisa menindaklanjuti persoalan mereka, sehingga nelayan bisa mengurus izin tanpa kesulitan.
Oleh sebab itu Nasir merespon keluhan para nelayan dan berjanji akan menindaklanjutinya. Ia menyampaikan, DPRD menampung aspirasi para nelayan dan tidak hanya melakukan lobi–lobi di pusat, akan tetapi juga membicarakannya dengan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya.
Ia menegaskan, persoalan izin-izin tersebut, seperti izin kapal, izin layak operasi dan izin berlayar harus segera mendapatkan solusi agar nelayan tidak kesulitan dalam mengurusnya.
“Kita akan menindaklanjutinya kepada instansi terkait. Persoalan izin operasi dan izin berlayar ini harus segera dibahas agar nelayan tidak merasa dipersulit,” tegasnya. Nasir juga berharap terkait tindaklanjut yang diharapkan agar nelayan bisa bersabar. DPRD Berau akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memicarakan persoalan itu.
“Tentu proses ini membutuhkan waktu. Untuk itu kita berharap agar para nelayan bisa bersabar. Yang pasti, DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi mengatasi persoalan yang dihadapi para nelayan kita ini,” pungkasnya. #Roz