BeritaKaltim.Co

Kebijakan Balik Nama Kendaraan Non KT Gratis Belum Optimal

11ahmad rosyidiSAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang beroprasi diwilayah Kalimantan Timur menggunakan nomor polisi (nopol) kendaraan non-Kaltim atau non-KT (KT plat nomor kendaraan di Kaltim) menjadi perhatian khusus Ahmad Rosyidi, Anggota DPRD Kaltim asal Daerah Pemilihan kota Balikpapan.

Menurutnya, Kaltim dirugikan akibat kendaraan luar yang beroperasional di Kaltim. “Saya pun mendapat masukan aspirasi soal ini, seperti PT Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan kendaraan yang digunakan bernopol B (Plat nomor Jakarta), sementara wilayah operasionalnya di Kaltim.

Ini juga berlaku bagi perusahaan lain yang menggunakan nopol non-KT di Kaltim, mereka menggunakan infrastruktur milik Kaltim. Seperti biaya perawatan jalan dari kantong Kaltim, tapi pajak kendaraan mereka justru keluar Kaltim,” Ungkap Ahmad Rosyidi.
Politikus PPP ini menilai perlu aturan khusus mengarahkan pengguna kendaraan non-KT melakukan balik nama kendaraan menjadi nopol KT.

Dewan sudah kerap kali mengimbau agar dilakukan bea balik nama bagi kendaraan nopol non-KT, namun nampaknya perlu dilakukan upaya lebih serius. “Hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim, yang semestinya pajak penggunaan masuk ke kas kita. Padahal umumnya kendaraan operasional perusahaan, berukuran besar yang meyebabkan badan jalan rusak sehingga biaya perawatan dan perbaikan membengkak,” terang Ahmad Rosyidi.

Tak hanya kendaraan operasional perusahaan, kendaraan dari luar Kaltim baik itu pribadi dan umum lainnya juga perlu melakukan bea balik nama ketika berdomisili di Kaltim.
“Semestinya diberikan kemudahan dan keringanan untuk biaya balik nama, jika memang untuk kendaraan operasional perusahaan diberikan batas waktu yang telah ditentukan,” kata Ahmad.

Diketahui, sebelumnya pemerintah provinsi Kaltim melalui Dispenda pernah mengeluarkan kebijakan khusus pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan (BBNK) bagi kendaraan dari luar Kaltim yang mutasi ke Kaltim. Namun sayangnya program itu belum optimal. Masih banyak ditemui kendaraan non-KT berkeliaran di Kaltim. Entah karena minim sosialisasi, atau memang kesadaran yang belum terbangun oleh pengguna kendaran non-KT itu.

“Kebijakan gratis itu tidak optimal karena tidak mendapat respon maksimal, sehingga masih perlu aturan tegas sehingga kedepannya pajak kendaraan itu menjadi tambahan PAD di Kaltim,” urainya. (adv/lia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.