BeritaKaltim.Co

Polemik Anggaran Jalan Tol, Komisi III DPRD Kaltim Dituding Hanya Menggertak Gubernur

jalan tol.
jalan tol.

SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Polemik adanya kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2015 di luar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disahkan 12 Agustus 2014, kelihatannya hanya menjadi polemik semata, tak ada ujung penyelesaiannya, bahkan terkesan Komisi III DPRD Kaltim hanya sekedar menggertak Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak.

Hingga kini, antara Komisi III dengan Pemprov Kaltim, baru sampai berbalas-balasan surat soal kegiatan berupa pembangunan Jalan Tol dan Jembatan Kembar di luar KUA-PPAS yang menjadi proyek multi years contrac (MYC) lebih dari Rp1 triliun tersebut.

Perkembangan terbaru, kabarnya Komisi III membawa persoalan itu ke Kemendagri untuk dikonsultasikan. Tapi itu diyakini tak menghentikan atau menjadikan dua proyek MYC itu batal. Khusus untuk jalan tol, bahkan sudah selesai ditenderkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.

“Kalau Komisi III melihat dalam kasus itu betul-betul ada pelanggaran yang signifikan, atau pelanggaran hukum, harus berani membawa masalah itu ke Panja atau Pansus. Bentuk sesegera mungkin Panitia Kerja, atau Panitia Khusus untuk menangani,” kata Muhammad Ridwan, Direktur Eksekutif Yayasan Informasi Pembangunan dan Advokasi Sosial Kaltim, Rabu (10/6/2015).

Dikatakan, apabila benar kegiatan MYC Jalan Tol dan Jembatan Kembar Tahun 2015 tidak ada dalam KUA-PPAS, maka sesuai Pasal 312 ayat 1 UU 23/2014 yang isinya menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama.

Menurut Ridwan, daripada Komisi III hanya berpolemik terus, kemudian tidak berani membawa masalah itu ke Pansus atau Panja, lebih baik didiamkan saja, seraya nanti atau tahun depan, minta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit dengan tujuan tertentu atas kegiatan yang dilaksanakan di luar KUA-PPAS dengan menyampaikan data-data tambahan ke BPK.

Tapi persoalan menjadi lain lagi kalau RAPBD Kaltim 2015 yang dibawa Pemrov Kaltim ke Mendagri untuk disahkan tersebut sudah mendapat paraf atau tanda tangan dari Ketua DPRD Kaltim, H Syahrun. “Apa yang menjadi dipolemikkan Komisi III itu kelihatannya “hanya” masalah diinternal DPRD Kaltim,” kata Ridwan. #intoniswan

Leave A Reply

Your email address will not be published.