SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Komisi II DPRD Kaltim optimistis akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2014.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan Kaltim akan mampu mempertahankan status tersebut mengingat sejauh ini pemerintah Provinsi Kaltim beserta seluruh jajarannya dinilai melakukan upaya dalam rangka tertib adminsitrasi.
“Beberapa waktu kedepan hasil pemeriksanaan BPK perwakilan Kaltim akan selesai dan disampaikan pada rapat paripurna dewan. Dan saat ini sudah masuk dan berjalan tahun anggaran 2015 yang sejatinya harus mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi,” kata Edy disela-sela rapat dengar pendapat Komisi II dengan Biro Keuangan Setprov Provinsi Kaltim, Rabu (10/6), dengan didampingi anggota Ahmad, Marsidik, Ismail, Wibowo Handoko, Artya Fathra Marthin.
Ditambahkan Edy, jika nantinya memang masih ditemukan beberapa kekurangan bukan menjadi halangan untuk bisa mendapat WTP. Pasalnya, sebaik apapun sistem yang digunakan pasti tidak akan sesempurna sebagaimana yang dijabarkan dalam teori adminsitrasi keuangan daerah.
“Justru jika terdapat kekurangan maka disitu harusnya pemerintah mau dan harus mampu melakukan perbaikan serta pembenahan agar mampu melangkah lebih baik lagi. Sebab semakin baik yang digunakan maka semakin baik pula hasilnya,”sebut Edy.
Terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), pada dasarnya itu merupakan hal yang wajar karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional yang berimbas kepada daerah.”Pada prinsipnya daya serap itu memang salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan akan tetapi jika ternyata masih ada Silpa pasti ada faktor yang diluar perhitungan,”ujar Edy.
Dicontohkannya, salah satunya adalah harga batu bara yang dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sehingga berdampak pula kepada postur penerimaan daerah. Oleh sebab itu yang terpenting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah melakukan administrasi keuangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mampu menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Kaltim.
Pada rapat dengar pendapat terkait membahas serapan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 itu dihadiri oleh Karo Keuangan Pemprov Kaltim Fadliansyah, dan Kabag Perbendaharaan Agung Pram, dan beberapa staf pendamping. (adv/bar/rid/oke)
Teks foto: KOORDINASI: Rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan Biro Keuangan Setprov Kaltim dengan agenda seputar daya serap anggaran dan kesiapan menuju pembahasan APBD-P 2015.