NUNUKAN, BERITAKALTIM.com- Setelah meresmikan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Kalimantan Utara (Kaltara) 2015 di Kecamatan Sebatik Nunukan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia (RI) Tedjo Edhy Purdijatno melanjutkan peninjauan situasi keamanan wilayah perbatasan darat RI – Malaysia di Sebatik, Senin (15/6/2015).
Menkopolhukam tiba di wilayah perbatasan Sebatik didampingi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko, Pangdam IV Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono, Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Halomoan Sipahutar, Bupati Nunukan Basri serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sanusi, menggunakan Helikopter BEL 412 EP TNI AD.
Menkopolhukam beserta rombongan mendarat di Sei Bajau pada pukul 11.30 WITA., disambut oleh Danki Satgas Marinir Ambalat XIX, Danlanal Nunukan Letkol Laut.
Setibanya di Sungai Bajau Menkopolhukam beserta rombongan meninjau situasi Pos Pamtas TNI AD, Patok 3 Aji Kuning serta Pos TNI AL di Sei Pancang.
Menkopolhukam beserta rombongan melihat secara langsung titik-titik batas Negara di Kaltara khususnya di Patok Batas 3 Ajie Kuning termasuk patok yang berada di Sei Pancang. Menurutnya sarana prasarana di daerah perbatasan begitu minim, maka itu Pemerintah Pusat dalam program daerah perbatasan sedang akan dikerjakan Tahun ini. Untuk Kabupaten Nunukan sebesar 1,08 Triliyun lebih dan Kabupaten Malinau sebesar 357,8 Milyar lebih.
“Saya melalui Desk Wilayah Perbatasan Kemenko Polhukam akan mengawal mulai dari tahap perencanaan sampai nanti pelaksanaannya,” tegasnya di sela kunjungannya di Sebatik.
Lanjut Tedjo, mengkoordinasi masalah keamanaan termasuk keamanan di wilayah perbatasan di Negara Indonesia merupakan tugas dari Menkopolhukam.
“Ini agar kawasan perbatasan di Negara kita bida kondusif dan aman,” ungkapnya.
Menkopolhukam juga menyampaikan, pemerintah pusat dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan dapat dilihat bersama, di mana beberapa kementrian dan lembaga seperti Kementrian Pertahanan, Kementrian PUPR, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain, melakukan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan melalui satu pengelolaan.
“Kondisi seperti ini jangan hanya terbatas disini saja, tetapi harus dijadikan budaya kedepan di dalam mengelola wilayah perbatasan,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltara mengatakan, Pemprov Kaltara akan melakukan pembenahan melalui penyelenggaraan Pos Lintas Batas Negara yang lebih baik dengan suatu pelayanan lebih terpadu. Program tersebut telah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Tentunya kita di daerah sangat mendukung program tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltara sedang melakukan peningkatan pengawasan terhadap wilayah perbatasan di Kaltara, khususnya pengamanan garis batas wilayah di Kaltara. Menurutnya masih adanya jalur-jalur ilegal yang biasa digunakan untuk kegiatan lintas barang dan orang.
“Ini merupakan kerjasama TNI, POLRI dan jajaran Pemerintah Daerah khususnya Pemprov Kaltara untuk bisa diperkuat lagi, agar pengawasan perbatasan ini bisa lebih terbuka,” jelasnya. #hms
Comments are closed.