SAMARINDA, BERITAKALTIM.com – Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur, harus dapat mewujudkan penataan ruang yang mampu mendukung ketahanan pangan.
Sebab dengan menerapkan pola ketahanan pangan maka secara otomatis akan mengarahkan aturan pada peran lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan.
“Hal itu sejalan dengan tujuan penataan ruang yang sejalan dengan isu strategis. Yang mana pemanfaatan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan berkaitan dengan kesenjangan wilayah pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pelayanan.
Selain itu soal menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak berbasis ekonomi hijau,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung.
Tak hanya itu, ketahanan pangan yang perlu diwujudkan salah satunya guna memenuhi swasembada pangan.
Henry juga menuturkan bahwa diperlukan strategi yakni bagaimana agar struktur ruang mampu mendorong pengembangan dan pertumbuhan baru komoditas unggulan Kaltim tak hanya disektor pertanian, namun perkebunan, perikanan dan sektor produktif lain yang mampu mendukung ketahanan pangan. “Dengan adanya aturan yang mengarahkan pada peningkatan ketahanan pangan akan sangat mendukung seberapa sukses dan tidaknya program swasembada tersebut,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, di Kaltim terdapat empat kabupaten yang belum memiliki Perda yang mengatur tentang RTRW Kabupaten tersebut diantaranya Kutai Timur, Berau, Paser dan Mahakam Ulu. Sementara saat ini Pansus RTRW sedang dalam proses tahapan pembahasan bersama kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam rangka sinkronisasi.
“Bagaimanapun pengembangan sektor unggulan Kaltim yang diarahkan guna mengantisipasi berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian sangat penting. Komitmen tiap kabupaten/kota di Kaltim guna mewujudkan hal itu juga menjadi kunci kesuksesan,” urai Henry. (adv/lia/oke)
Teks foto: HENRY PAILAN
Comments are closed.