BeritaKaltim.Co

Soal APBN untuk Pasar, Dialihkan dari Disperindag ke Dinas Pasar Samarinda

Pasar Palaran Samarinda.
Pasar Palaran Samarinda.

SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Dana pembangunan dua pasar tradisional yang dikelola Pemkot Samarinda dari APBN Tahun Anggaran 2015 tidak hangus. Saat ini sedang disiapkan surat ke Kemendag yang isinya minta dana itu dialihkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ke Dinas Pasar Kota Samarinda.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, H Jony Bakhtiar Seman dan Assisten II Sekda Kota Samarinda, Suko Sunawar ketika dikonfirmasi secara terpisah, Rabu (17/6/2015).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tahun 2015 ini dua pasar di Samarinda mendapat dana Rp7,2 miliar dari APBN dan oleh Kemendag dana tersebut diluncurkan ke Disperindag Kota Samarinda, bukan ke Dinas Pasar Kota Samarinda.
Dua pasar yang diberi dana pembangunan itu adalah Pasar Bengkuring Rp1,2 miliar dan Pasar Palaran Rp6 miliar.

Menurut Jony, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disperindag Kota Samarinda, membangun pasar tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya. Dari itu dia telah menyampaikan hal tersebut ke wali kota maupun Kadis Pasar.

“Prinsipnya saya siap menyerahkan pengelolaan dana itu ke Dinas Pasar. Kalau saya yang mengelola bisa jadi masalah nanti karena menyimpang dari tupoksi Disperindag. Dalam rapat di balai kota dengan unit kerja lainnya, akan dibuat surat resmi ke Kemendag agar mengalihkan dana itu ke Dinas Pasar, termasuk mengganti Kuasa Pengguna Anggaran itu dengan orang Dinas Pasar,” ujarnya.

Sedangkan Assisten II Sekda Kota Samarinda, Suko Sunawar membenarkan bahwa saat ini disiapkan surat Kemendag yang isinya meminta dana Rp7,2 miliar itu dialihkan dari Disperindag ke Dinas Pasar Samarinda, termasuk dengan tealaahan struktur organisasi Pemkot Samarinda bahwa pasar di Samarinda berada dalam pengelolaan Dinas Pasar, bukan Disperindag.

“Dalam minggu ini suratnya sudah selesai, setelah ditanda tangani Pak Wali (H Syaharie Jaang) segera diantar pejabat terkait dan sekaligus memberikan penjelasan di Kemendag,” kata Suko. Kasus seperti di Samarinda ini terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kemendag rupanya tidak tahu di perkotaan pasar dikelola Dinas Pasar, sedangkan di ibukota kabupaten kebanyakan pasar memang masih dikelola Disperindag.

Disebutkan, apabila pengalihan dana dan KPA kegiatan pembangunan dua pasar tersebut ke Dinas Pasar bisa berlangsung cepat, maka kedua kegiatan itu segera ditenderkan agar bisa cepat dilaksanakan. “Kita tidak ingin dana itu hangus dan harus dikembalikan ke pusat,” ujar Suko lagi.

Tentang kemungkinan dana itu tidak terserap semua karena pelaksanaan pekerjaan terlambat dimulai, Suko menambahkan, hal itu juga akan ditanyakan nanti di Kemendag. “Tapi intinya kita ingin dana itu tetap menjadi hak Samarinda, walau 31 Desember 2015 pekerjaan fisik belum selesai,” ujarnya. #into

Comments are closed.