Menteri ESDM Tunggu Gubernur Kaltim Bahas Saham Blok Mahakam

JAKARTA, BERITAKALTIM.com- Anggapan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak mengajak berunding menyangkut porsi kepemilikan (participating interest/PI) antara PT Pertamina (persero) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur ternyata tidak betul.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pembagian porsi antara Pertamina dan BUMD Kaltim itu belum disepakati lantaran Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sedang berada di luar negeri. Menurut dia, tidak elok memutuskan hal tersebut tanpa kehadiran Gubernur.

“Menunggu Gubernur pulang tugas. Pekan depan kami diskusi di Balikpapan. Eloknya kami menunggu beliau,” kata Sudirman di Jakarta, Jumat (18/6/2015).

Sementara itu, Wakil Gubenur Faisal Mukmin Faisyal mengapresiasi keputusan Pemerintah melibatkan BUMD dalam pengelolaan Blok Mahakam. Dia menyebut pemerintah provinsi telah menyiapkan perusahaan daerah selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Namun, Mukmin belum mau membeberkan besaran PI yang diinginkan.

Soal saham untuk Pertamina dan BUMD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menyerahkan 70 persen participating interest (PI) kepada PT Pertamina (Persero) yang juga akan bertindak sebagai operator mulai 2018. Jumlah tersebut sudah termasuk jatah badan usaha milik negara (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation, dua operator Mahakam sebelumnya tetap dilibatkan dalam pengelolaan Mahakam dengan jumlah PI sebesar 30 persen.

“Untuk Mahakam sudah diputuskan pemerintah, Pertamina akan memiliki 70 persen sementara Total dan Inpex akan memiliki 30 persen PI di Mahakam,” ujar Sudirman Said.

Setelah keputusan tersebut dibuat, pemerintah menurut Sudirman meminta ketiga perusahaan tersebut untuk segera mendiskusikan dengan lebih serius dan terbuka mekanisme masa transisi yang akan dilakukan. Pasalnya Pertamina membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan pendanaan dan operasional untuk mulai mengelola Mahakam pada 1 Januari 2018, setelah kontrak Total dan Inpex berakhir. #bs/le