BeritaKaltim.Co

Pokja 30: Dana Aspirasi Sarat Jadi Bancakan Wakil Rakyat

saamrinda carolus-tuah2SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Sikap DPRD Kaltim yang tampaknya setuju dengan dilaksanakannya dana aspirasi peranggota Dewan dalam APBD mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim. LSM kebijakan publik ini menyebut, sikap DPRD itu bisa menjadi salah langkah dan menciderai rakyat sebagai konstituen mereka.

“Saya tidak habis pikir ini dengan wakil rakyat kita di Kaltim ini. Disaat semua lembaga legislatif di daerah-daerah menolaknya dengan tegas, lah wakil rakyat kita ini mendukung dan setuju. Bagaimana pun katanya minta diawasi, saya tetap yakin itu dana aspirasi itu akan menjadi bancakan saja,” kata Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Minggu (21/6/2015) via telepon selularnya.

Ditambahkannya, dengan tidak dilegalkan saja dana aspirasi itu, para anggota Dewan itu tetap bisa menjadikan APBD sebagai bancakan. Misalnya kuat dugaannya, dana hibah dan bansos, selama ini adalah yang rentan bisa dimainkan. Itu terbukti, sejumlah anggota Dewan kerap berhadapan dengan masalah hukum di pengadilan dikarenakan masalah dana hibah dan bansos tersebut.

“Saya sebenarnya sedikit tertawa juga ketika mendengar ketua DPRD Kaltim enggan berkomentar, karena mengapa harus takut jika memang tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi yang jelasnya, itu dana aspirasi akan menjadi bancakan wakil rakyat kita. Tidak dilegalkan saja sudah jadi bancakan, apalagi dilegalkan,” tandasnya.

Masalah dana aspirasi yang mengemuka di DPR RI ini memunculkan harapan di daerah, para anggota DPRD meminta jatah dana aspirasi pula. Ketua DPRD H Syahrun ketika ditanya wartawan beritakaltim.com menolak bicara dan mengatakan no comment, sementara anggota DPRD Kaltim lain, Sutrsino Toha mengakui anggota DPRD memerlukannya. #zay

Comments are closed.