
TENGGARONG, BERITAKALTIM.com– Ketua DPRD Salehuddin, SSos SFil ikut menghadiri pertemuan bersama Manteri ESDM Sudirman Said di Balikpapan, Kamis (25/6/2015) tengah malam. Bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Bupati Kukar Rita Widyasari, diserahkan surat berisi keinginan daerah dalam mengelola Blok Mahakam.
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kata Salehuddin, mendukung porsi ideal terkait participating interes (PI) blok Mahakam. Berdasarkan kesepakatan Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kukar yang juga ditandatanganinya, daerah menginginkan 19 persen. Bukan 10 persen seperti tertera dalam undang-undang.
Dalam pandangan Salehuddin, Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang berakhir kontraknya tidak mencerminkan keadilan. Sebagai daerah penghasil terbesar yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa ini, Kaltim harusnya mendapat porsi ideal minimal 19 persen. Sehingga wajar saja jika banyak pihak yang meminta porsi maksimal yang ditetapkan pemerintah ditinjau ulang. Tuntutan lain, Pertamina selaku operator terbesar juga wajib berkontribusi bagi pengembangan pembangunan di Bumi Etam.
“Wajar kita menyampaikan aspirasi mengingingkan porsi ideal kepada presiden,” kata Salehuddin.
Secara historis, lanjut Salehuddin, Kaltim khususnya Kukar telah berbuat lebih kepada pemerintah. Bahkan jauh sebelum itu, kekayaan alam Kerajaan Kutai yang meliputi beberapa daerah di Kaltim juga telah dieksplorasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasilnya tidak hanya Kerajaan Kutai yang menikmati namun juga turut dirasakan oleh Jakarta.
Salehuddin mengisahkan cikal bakal eksploitasi migas di Kaltim. Pada tahun 1873 M Sultan Aji Muhammad Sulaiman selaku Raja Kutai Kartanegara Ing Martadipura menandatangani perjanjian kontrak politik “Lange Contract” yang menyatakan bahwa status pemerintahan di Kutai bersifat Zeel Besrtaur atau pemerintahan sendiri (otonomi).
Setahun kemudian, Sultan Aji Muhammad Sulaiman memberikan hak konsesi pertambangan minyak kepada perusahaan belanda, Bataafsche Pertoleum Maztshappy (BPM) di Balikpapan. BPM serupa perusahaan setingkat Pertamina saat ini.
“Sejak itu Hindia Belanda telah memberikan kompensasi kepada kita. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Kutai tapi juga Jakarta. Sejauh ini, Kaltim sudah memberikan seluruh kekayaan alamnya untuk Indonesia,” terangnya.
Salehuddin berharap agar 10 poin permintaan yang disampaikan Kaltim kepada Sudirman Said segera mungkin direspon oleh presiden. “Insya Allah kita akan bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.#w
Comments are closed.