BeritaKaltim.Co

THR Wajib Paling Lambat H-7

30Sandra-Puspa-Dewi.jpgSAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi menegaskan, mendekati Hari Raya Idul Fitri, Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan harus dibayarkan, paling lambat tujuh hari menjelang hari raya tersebut. Nominalnya sendiri berdasarkan ketetapan pemerintak kabupaten setempat atau sebesar satu kali gaji.

“Setiap perusahaan wajib memberikan THR satu bulan gaji jika karyawan itu telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus-menerus. Namun, jika pekerja baru bekerja selama tiga bulan atau kurang dari 12 bulan, dia berhak mendapatkan THR secara proporsional sesuai upah yang tersedia di masing-masing perusahaan,” kata Sandra Puspa –sapaan akrabnya.

Untuk mengingatkan perusahaan, sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1994 tentang tenaga kerja, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat untuk melayangkan surat ke setiap perusahaan yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Itu perlu dilakukan mengingat tidak semua perusahaan sadar memenuhi kewajibannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

Dalam surat yang akan dilayangkan juga tertulis, jika perusahaan tak boleh membedakan status karyawan, baik itu karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan borongan, dan lain sebagainya. Sementara untuk pembagian besaran THR, perusahaan tentu memiliki hitungan proporsional tersendiri,

“Sudah ada aturan yang mewajibkan perusahaan memberikan THR itu kepada semua karyawan, baik itu karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan borongan tanpa membedakan status mereka. Kalau ternyata sudah diingatkan tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, tentu perusahaan itu bisa diberikan sanksi” tegas Sandra Puspa.

Pemberian THR bagi karyawan sudah tradisi sekaligus sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya saat merayakan hari raya keagamaan. Pemberian THR wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seminggu sebelum hari raya. Untuk itu, pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten/kota dan satuan perangkat kerja daerah terkait dalam rangka mengawal perusahaan-perusahaan dalam pemberian THR kepada pekerjanya.

“Maka dari itu, penting dalam waktu dekat agar seluruh jajaran pemerintah berkoordinasi akan hal ini. Jangan tunggu dekat baru kita kelabakan, lebih cepat dirumuskan hasilnya lebih baik, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Kaltim,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (adv/tos/oke)

Comments are closed.