TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Triyono Budi Sasongko mengimbau agar seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus menggelar rapat koordinasi lintas SKPD. Ini dikatakannya, waktu menyampaikan arahannya pada saat menggelar rapat antar SKPD, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut diawali dari koordinasi dengan bidang ke-PU-an, Perhubungan dan Kominfo. Selain itu, Triyono juga meminta kepada SKPD terkait untuk melaporkan progres kegiatannya. “Baik itu bidang ke PU-an, maupun yang lain agar melaporkan terus perkembangan kegiatannya,” kata Triyono.
Alasannya adalah agar lebih mudah menyampaikannya kepada publik. Selain itu, juga mengatakan dalam melindungi kepentingan nasional di Kaltara, bisa menggunakan treatment khusus yang mempadukan.
“Siapa tahu pembenahan wilayah perbatasan bisa menggunakan kebijakan khusus,” ulasnya.
Dia menginginkan, Kaltara harus bisa membuktikan nawacita ketiga kepada presiden. Apalagi, untuk mengusulkan pembangunan di Kaltara, dirinya harus memberikan penjelasan dengan data yang ada. Selain itu juga harus di sampaikan kepada rakyat di pinggiran bahwa komitmen pemerintah untuk menseriusi pembangunan di Kaltara.
“Kawasan Kaltara, yang berbatasan langsung dan sebagai penyangga agar dapat disampaikan secara utuh berdasarkan data dan fakta yang ada,” tegas dia.
Bahkan, sebelumnya dia mendapat laporan, dalam bidang ke-PU-an sektor Bina Marga Rp1,3 Triliun untuk pembangunan di Kaltara. Untuk itu, dia harus tahu persis kegiatan pembangunan dari segala sektor. Ini bertujuan untuk memberikan publikasi dan koordinasi pelaksanaannya.
“Kewajiban daerah adalah memberikan fasilitas atau percepatan apabila ada permasalahan dalam pembangunan,” terangnya.
Selain itu, dia ingin mendapatkan informasi permasalahan dan kendala yang ada dalam proses pembangunan. Jika sudah didapatkan kendala tersebut, dia menginstruksikan kepada jajaran untuk mencari solusinya.
Selanjutnya, dia menginstruksikan, tahun 2016, program yang direncanakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi agar seluruh programnya dapat terpadu dan searah.
“Untuk awal, adalah sektor sarana fisik, apalagi presiden menginstruksikan memperkuat infrastruktur,” tuntasnya. #hmsprov
Comments are closed.