BeritaKaltim.Co

SiLPa Tinggi, Apa Kata Wali Kota Bontang?

Adi Darma, Wali Kota Bontang.
Adi Darma, Wali Kota Bontang.

BONTANG, BERITAKALTIM.com – Besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 yang mencapai Rp 345 miliar mendapat sorotan oleh sebagian besar Fraksi DPRD Bontang. Menjawab persoalan tersebut, Wali Kota Adi Darma berasalasan bahwa akumulasi Silpa itu muncul karena sejumlah faktor dalam proses merealisasikan APBD selama satu tahun anggaran, seperti efisiensi, terdapat proyek-proyek gagal lelang baik karena perubahan jadwal hingga proyek multiyears (tahun jamak) yang tidak berjalan.

Terkait sejumlah proyek gagal lelang yang dinilai menjadi sebab utama rendahnya penyerapan anggaran di bawah 80 persen oleh beberapa SKPD, Adi berdalih itu terjadi karena perubahan jadwal serta jumlah peserta tender yang berubah-ubah.

“Ditambah, proses lelang pada proyek besar terhambat pembebasan lahan yang belum rampung, sehingga pemerintah menunda pengerjaan proyek tersebut,” katanya kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda mendengar jawaban Walikota Bontang atas Pandangan Umum Fraksi DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Bontang, Bontang Selatan.

Hematnya, kata Adi, pemkot akan berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan stakeholder terkait guna mengatasi proses pembebasan lahan yang berbelit-belit.

Berbagai kritik atas kinerjanya ini, Adi Darma mengatakan, telah dievaluasi secara internal. sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam surat teguran atas audit penggunaan anggaran Pemkot Bontang tahun 2014. Ditambah, Adi Darma membenarkan adanya perencanaan program yang tidak optimal karena kurang persiapan yang matang di tingkatan SKPD.

“Saya mempelajari surat teguran BPK terkait tata kelola pemerintahan pada tahun anggaran 2014 lalu. Ke depan, peningkatan kinerja aparatur daerah akan digalakkan agar dapat mengelola program yang disusun pemerintahan,” ujarnya.

Dalam upaya menekan Silpa seminim mungkin, kata Adi, pihaknya akan menindak tegas aparatur maupun SKPD yang tidak berupaya secara maksimal dalam mengelola kegiatan yang telah ditetapkan.

“Saya akan tindak tegas bagi semua aparatur pemerintah yang tidak serius menjalankan program pemerintah,” tandasnya.# nur/fs

Comments are closed.