BeritaKaltim.Co

Akhirnya Raperda Adat Siap Jadi Perda

Wakil Ketua Banperda DPRD Kaltim Jahidin menyerahkan laporan Banperda terhadap Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rapat paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (3/8/2015).
Wakil Ketua Banperda DPRD Kaltim Jahidin menyerahkan laporan Banperda terhadap Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rapat paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (3/8/2015).

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Raperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak- Hak Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Timur akhirnya siap disahkan jadi Peraturan Daerah.

Raperda tentang hukum adat ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan, dari rapat-rapat baik internal maupun rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, studi komparatif hingga uji publik,.

Kesiapan Raperda Hukum Adat ini untuk disahkan menjadi Perda tertuang dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kaltim yang dibacakan Jahidin dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Laporan Banperda terhadap Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

“Setelah semua tahapan dilalui, Bapperda berpendapat dan meminta dalam Rapat Paripurna ini untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam persetujuan DPRD Kaltim untuk ditetapkannya raperda ini sebagai Peraturan Daerah Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak- Hak Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Timur,” ucap Wakil Ketua Banperda Jahidin dalam laporannya di sela-sela Rapat Paripurna ke-17 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Dody Rodonuwu dan Andi Faisal Assegaf, Senin (3/8/2015) di Gedung D Kantor DPRD Kaltim Jl Teuku Umar Karangpaci.

Politikus PKB ini menyampaikan secara sosiologis, bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Kaltim merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat mereka sebagai anak bangsa. Sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup. Khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

Raperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kaltim nantinya terdiri dari ketentuan umum, asas dan tujuan. Serta kedudukan masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat. Juga pembentukan panitia, mekanisme pengakuan dan perlindungan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

“Dengan adanya sejumlah materi muatan dalam Raperda ini diharapkan Raperda ini kedepannya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan aspirasi masyarakat diteritorialnya masing masing untuk diakui dan dilindungi hak-hak adat demi lestarinya keberagaman budaya dan meredam berbagai konflik. Baik itu dalam bentuk egosentrisme, sukuisme, serta fanatisme yang digantikan dengan sikap tenggang rasa, hormat menghormati, rukun dan integritas yang tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” urainya. #adv/lin

Comments are closed.