
SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Memperhatikan sorotan publik terhadap begitu banyak proyek-proyek pembangunan mangkrak, Komisi II DPRD Kaltim meminta penjelasan pemerintah atas sejumlah proyek yang banyak menjadi dipertanyakan masyakarat.
Berkait pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, Komisi III DPRD Kaltim melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Balitbangda dan BLH Provinsi Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (4/8/2015).
Dalam Rakor, Dewan meminta agar proyek-proyek pembangunan mangkrak yang terus menjadi sorotan masyarakat tak boleh terulang. Pemerintah harus bisa menginventarisasi sejumlah proyek pembangunan mangkrak, terlebih yang akan baru dibangun, seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
“Pertimbangan terhadap proyek-proyek pembangunan yang penyelesaian pengerjaan memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran diajukan dalam bentuk multi years contract (MYC). Terutama proyek pembangunan kawasan Maloy (paket perhubungan, kebinamargaan, cipta karya dan SDA, Red),” kata Dahri Yasin, Ketua Komisi III DPRD sekaligus pimpinan rapat. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi III Agus Suwandy, beserta anggota Komisi III lainnya seperti Veridiana Huraq Wang, Baharuddin Demmu, Herwan Susanto, Ichruni Lutfi Sarasakti, Irwan Faisyal, Muhammad Syamsun, Sapto Setyo Pramono dan Saefuddin Zuhri.
Rusmadi, Ketua Bappeda Provinsi Kaltim mengatakan, proyek Maloy tak akan terealisasi tanpa adanya bantuan dari APBN dan bantuan dari pihak swasta. Anggaran yang dikucurkan pun harus dengan mekanisme MYC.
Sebelumnya wajib dilakukan terlebih dahulu peninjauan proyek dengan harapan dapat diketahui seberapa banyak anggaran yang akan digelontorkan. Selain itu juga perlu adanya evaluasi ulang, apakah setelah tinjauan statusnya sudah layak bangun.
“Terpenting, pola penganggaran, pembangunan dan peruntukkannya juga harus sangat matang. Jangan sampai proyek yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah ini berakhir mangkrak,” kata Rusmadi.
Sementara Herwan Susanto mengatakan, membangun suatu industri atau pelabuhan tidak semudah membalik telapak tangan. Lantaran permasalahan sangat kompleks. Subtansi daripada industri ataupun KIPI maloy disebutnya adalah pelabuhan itu sendiri. Dalam membangun suatu pelabuhan, tentu saja memiliki banyak aspek. Misalnya studi kelayakan, apakah di sana sudah dibuat industri atau pelabuhan, karena diperuntukkan sebagai kawasan industri skala global.
“Dalam upaya mendapat formulasi terbaik terkait pembangunan, hendaknya kita duduk bersama lebih intens. Karena tidak mudah dapat merampungkan proyek berskala besar ini. Jangan sampai banyak yang dikorbankan, terutama anggaran dari APBD,” kata Herwan. #adv/rid
Comments are closed.