TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM – Untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar, yang disinyalir belum bisa terserap maksimal karena belum transparannya Pertamina EP (PEP) Sanga-sanga Field dalam hal pajak dan ketenagakerjaan.
Maka Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kecamatan Sangasanga, dengan dihadiri Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, Senin (10/8/2015) kemarin di ruang Komisi III DPRD Kukar.
Rapat dipimpin anggota Komisi III Fathan Djoenaidi, didampingi Firnadi Ikhsan, Suwiono, dan Suyono.
Firnadi Ikhsan mengatakan, Komisi III DPRD Kukar mengapresiasi khusus kepada Forum Komunikasi TKJP Sangasanga, yang memberi info tentang masih banyaknya potensi PAD yang bisa digali di Sangasanga, sejak Pertamina EP (PEP) Sanga-sanga Field masuk pada Oktober 2008 silam.
Dalam RDP tersebut lanjutnya, diketahui selama ini pihak pekerja dalam menerima gaji setiap bulannya mendapat potongan pajak penghasilan dari Pertamina, namun setelah diminta oleh pekerja terkait Surat Pajak Tahunan (SPT), pihak Pertamina EP (PEP) Sanga-sanga Field tidak pernah sekalipun menunjukkan.“Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi BUMN sebesar Pertamina, dan dirasa sangat beralasan jika Forum Komunikasi TKJP Sangasanga menanyakan hal ini dan puncaknya mengadu persoalan ini ke DPRD Kukar,” kata Firnadi.
Selain persoalan pajak, terkait wajib lapor juga menjadi hal yang minus dalam manajemen Pertamina Sangasanga. Sejak 2008 hingga sekarang belum ada laporan resmi terkait berapa banyak vendor yang bermitra dengan Pertamina Sangasanga.“Komisi III minta kepada dinas terkait yakni Dispenda dan Disnakertrans turun aktif kelapangan guna mendapatkan informasi secara detail terkait persoalan retribusi pajak dan tenaga kerja ini,” ucap Fathan. #Wn
Comments are closed.