TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM– Untuk menjalin silaturahmi antar legislator, sekaligus untuk bertukar informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) serta administrasi kependudukan. Rombongan DPRD Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi mengunjungi DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (11/8/2015) siang.
Rombongan DPRD Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi diterima langsung anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kukar Fathan Djoenaidi didampingi Ketua BPPD Kamaruddin Abtami beserta M Behman dari Komisi IV, Firnadi Ikhsan, Suyono dan Buherah dari Komisi III. Pertemuan dilangsungkan di gedung utama lantai II ruang Banmus DPRD Kukar.
Pmpinan Rombongan DPRD Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang juga Sekertaris Komisi I Quzwaini menanyakan, tentang apa dampak penurunan DBH di Kukar, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan PAD di Kukar serta bagaimana sistem kependudukan di Kukar yang berhasil meraih ISO.
Mendengar pertanyaan tersebut, Fathan kemudian menjelaskan, menurunnya DBH akibat menurunnya harga minyak dunia dan siklus perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian di daerah, mengharuskan DPRD untuk kerja ekstra bagaiman mencari formulasi baru untuk meningkatkan dan memaksimalkan PAD Kukar.
“Kita ingin meningkatkan pendapatan tapi terbentur dengan regulasi pusat. Sedikit banyaknya dampak ekonomi nasional juga mempengaruhi perekonomian di tingkat daerah. Untuk sekarang ini capaian yang kami tempuh untuk meningkatkan PAD yaitu penyertaan modal kepada BUMD yang kami miliki,” kata Fathan.
Terkait dengan masalah administrasi kependudukan, Kamaruddin menjelaskan pihak DPRD Kukar telah melakukan revisi perda yang mengatur regulasi administrasi kependudukan. “Apa saja yang menjadi kekurangan pada perda terdahulu kita lengkapi dan sesuaikan dengan keadaan saat ini,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin menyampaikan, perubahan Perpres 162 menjadi Perpres 36 juga menjadi salah satu indikator menurunnya pendapatan Kukar di sektor dana perimbangan, “Sekarang menjadi Rp4,2 triliun saja sehingga masih terseok-seok dalam pembangunan infrastruktur. Dan telah berakhirnya masa jabatan bupati masih ada proyek multiyears yang harus diselesaikan. Sebagai contoh jalan menuju Kecamatan Tabang dengan jarak 106 kilometer ini kami tanggung sendiri dan asumsi biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesasr Rp 3 triliun,” paparnya. #Wn
Comments are closed.