SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Upaya percepatan pembangunan di Kalimantan Timur disadari merupakan sebuah kebutuhan yang sangat prioritas.
Anggota DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan Pemerintah Provinsi harus benar-benar fokus dalam pengalokasian anggaran, terkait kesepakatan anggaran perubahan 2015 yang bertambah sebesar Rp 2,198 triliun.
“Dengan bertambahnya anggaran di APBD-P tersebut, pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ) 2015. Perhatian tersebut dimaksud agar progres pencapaian sasaran pembangunan dari tahun ke tahun dapat terarah dan terukur sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah Kaltim pada tahun 2013 hingga 2018,” katanya.
Ketua Fraksi Golkar tersebut menegaskan, alokasi perubahan APBD 2015 hendaknya diprioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak. Ia juga mengatakan skala prioritas tersebut tidak hanya pada sektor pembangunan, namun juga untuk belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, pembayaran iuran BPJS, biaya pungutan pajak daerah, hibah untuk rumah ibadah, yayasan dan organisasi kemasyarakatan serta bantuan keuangan kepada kabupaten kota.
Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk peningkatan program pendidikan, pengadaan buku, penghargaan siswa berprestasi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
“Selain skala prioritas perlu pengalokasian tambahan untuk belanja pembangunan yang mengunakan pola kontrak tahun jamak, belanja badan layanan umum daerah serta tambahan untuk dana di bidang transportasi,” tuturnya. #adv/yud/dhi/oke
Comments are closed.