BeritaKaltim.Co

Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Siap Kelola Kembali SMA/SMK Negeri

H Musyahrim webSAMARINDA, BERITAKALTIM.com – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur siap kelola kembali SMA/SMK Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan itu tidak membebani Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Aparatur di Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim sudah berpengalaman dan selama ini juga memberikan dukungan ke kabupaten/kota dalam mengelola SMA/SMK Negeri.

“Tidak ada masalah, kita siap, aparatur yang ada juga siap, pengalaman yang yang dimiliki juga cukup. Intinya kita siap saja,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, H Msyrahrim pada beritakaltim.com.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Assisten Sekdaprov Kaltim Bidang Pemerintahan, H Aji Sayid Faturrahman, sekaligus Ketua Tim P3D Kaltim menerangkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru mulai mengelola dan membiayai SMA/SMK Negeri se-Kaltim tahun 2017.

Berdasarkan data terakhir, tahun 2014, tercatat jumlah SMA Negeri se-Kaltim sebanyak 127 sekolah dengan jumlah guru senbanyak 2.381 orang. Sedangkan SMK Negeri se-Kaltim ada 78 sekolah dengan jumlah guru 1.661 orang.

Menurut Musyahrim, meski dalam lima belas tahun terakhir SMA/SMK Negeri pengelolaannya di Pemkab/Pemkot, Pemprov Kaltim juga selalu mesupport melalui bantuan dana dan program bagi peningkatakan kualitas pendidikan, baik itu untuk fisik bangunan sekolah maupun untuk para guru, dana operasional melalui Bosda Kaltim.

Pengembalian pengelolaan SMA/SMK Negeri ke Dinas Provinsi Kaltim, kata Musyahrim, tak lebih dari mengembalikan pekerjaan lama ke orang lama. Sumberdaya aparatur yang ada juga masih tersedia untuk meneruskan pekerjaan tersebut.

Saat ini tengah berlangsung pendataan bangunan sekolah SMA/SMK Negeri , personil, dan pembiayaan sekolah, dan dokumen-dokumen yang akan diserahkan kabupaten/kota ke provinsi. Stelah urusan terkait dengan data, maka nanti masuk ke tahapan membahas personil yang akan beralih status menjadi pegawai provinsi.

Personil di sekolah-sekolah itu ada dua macam, yakni yang sudah berstatus PNS dan yang masih status honorer Pemkab/Pemkot. Personil berstatus PNS juga terbagi lagi yakni guru dan pegawai administrasi atau tata usaha sekolah, dan penjaga sekolah.

“Semuanya akan dibahas bersama dengan pihak yang terkait langsung, termasuk Pemkab/Pemkot. Semua aspirasi yang masuk akan diperhatikan,” ujarnya. Tapi saat ini belum sampai pada tahap itu. “Kita perhitungkan kalau ada yang aspirasinya tetap ingin jadi pegawai kabupaten/kota,” tambah Musyahrim lagi.

Program yang dikucurkan Pemprov Kaltim yang rutin tiap tahun adalah memberikan insentif kepada seluruh guru, Bosda Kaltim, pembangunan gedung sekolah untuk PAUD, pembangunan sekolah, rehab ruang kelas belajar, menambah ruang kelas belajar, pemberian beasiswa melalui Bea Siswa kaltim Cemerlang.

Kemudian mendanai pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan bantuan bagi perpustakaan sekolah dan daerah.#into

Comments are closed.