BeritaKaltim.Co

Reses Muspandi di Kabupaten Paser

Selatan Kaltim Minta Perhatian Pemerintah
Muspandi : Selatan Kaltim Minta Perhatian Pemerintah

Samarinda, BERITAKALTIM.COM – Reses anggota DPRD kaltim Muspandi pada dapil Panajam Paser Utara (PPU), merangkum banyak aspirasi penting.

Muspandi yang tergabung di Komisi II tersebut memahami bahwa aspirasi keluhan serta usulan program pembangunan yang disampaikan oleh warga merupakan kewajiban bagi anggota dewan untuk mengakomodir hingga nanti disampaikan kepada pemerintah.

Masyarakat mengeluhkan tidak adanya tindakan pemerintah dalam hal penggarapan lahan yang diakui warga masuk dalam hutan tanam industri (HTI) yang dilakukan oleh sebuah perusahan. Hal itu diungkapkan masyarakat desa Long Kali Kabupaten Paser. Warga menganggap apa yang telah dilakukan perusahaan dalam penggarapan lahan hanya sepihak, tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu sehingga mata pencaharian mereka di hutan tersebut terancam.

“Padahal masyarakat disana sangat bergantung dengan hasil alamnya, ganti rugi sebesar 250 ribu rupiah per hektar dari perusahaan dianggap masyarakat setempat tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan selama ini dari kegiatan perekonomian di lahan hutan tersebut,” katanya.

Sementara di desa Long Gelang di kabupaten yang sama, Muspandi mengatakan bahwa masyarakat meminta kepada pemerintah agar dapat turun langsung kelapangan untuk memantau langsung kegiatan jual beli warga dengan perusahaan. Harga buah segar sawit sebesar 1.300 rupiah dari pemerintah, tidak ditaati. Perusahaan hanya membeli 1.100 rupiah saja.

“SPKD terkait harus melaksanakan sidak kegiatan jual beli itu. Penilaian warga, perusahaan telah melanggaran harga yang telah ditetapkan Pemerintah. Ini agar tidak merugikan para petani,” ucapnya.
Masalah infrastruktur juga menjadi keluhan. Kesenjangan pembangunan masih dirasakan oleh masyarakat di selatan kaltim ini. Perhatian pemerintah terbukti minim. Masyarakat meminta pemerintah lebih maksimal perhatiannya. terutrama infrastruktur jalan trans kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan, karena jalan tersebut merupakan jalan vital usaha pertanian.

Minimnya akses informasi terkait beasiswa juga menjadi perhatian. Keterbatasan akses menjadi alasan yang paling utama yang dirasakan oleh masyarakat. Kembali mereka meminta agar pemerintah memberikan kemudahan siswa dan siswi di Paser untuk bisa mendapatkan informasi untuk mendapatkan beasiswa pemerintah tersebut.

“Tentu ini merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangankan apa yang menjadi keluhan masyarakat, segala aspirasi serta usulan yang disampaikan pada saat reses akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, baik secara langsung maupun tertulis. Harapan kami sebagai anggota DPRD Kaltim, tentu menginginkan masyarakat terus mendukung program pembangunan untuk kemajuan kaltim kedepannya,” katanya. #adv/yud/dhi

Comments are closed.