SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Khaerudin S.Sos Ketua KNPI Kaltim menegaskan polemik di tubuh KNPI harus diakhiri menyusul terbitnya Surat Keputusan dari DPP KNPI tentang pergantian antar waktu susunan kepengurusan DPD KNPI Kaltim. Penegasan tersebut disampaikan Khaerudin saat menggelar konferensi Pers di sebuah rumah makan di Jalan Wahab Syahranie Samarinda, Selasa (01/09/2015) siang.
“Saya berharap, terbitnya SK DPP KNPI ini menjadi pembatas polemik yang terjadi di tubuh KNPI Kaltim dan pada semua pihak saya berharap untuk bisa menerima keputusan yang diterbitkan oleh DPP KNPI,” tegas Khaerudin.
Khaerudin mengancam akan mempolisikan pihak-pihak tertentu yang masih mengenakan atribut KNPI namun posisinya berada di luar kepengurusan yang telah ditetapkan DPP KNPI Pusat.
“Jika ada orang tertentu di luar nama yang ditetapkan oleh DPP KNPI namun masih tetap mengenakan almamater KNPI akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku, jika tindakannya tersebut kami anggap merugikan nama baik organisasi, maka akan kami polisikan,” tandasnya.
Di-SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral KNPI itu, ada 150 nama pengurus di wilayah Kalimantan Timur. Nama-nama ini selanjutnya berhak untuk mengelola organisasi KNPI hingga masa kepengurusannya berakhir di tahun 2016 mendatang.
Sebelumnya diketahui KNPI di bawah kepengurusan Ketua Khairuddin berakhir setelah adanya Musdalub KNPI di Kantor Gubernur Kaltim. Musdalub itu kemudian mengangkat Dayang Donna Faroek sebagai ketua. Kepengurusuan KNPI Kaltim di bawah ketua Dayang Donna Faroek kemudian disahkan oleh DPP KNPI yang sah saat itu, Ketua Umum Topan EN Rotorasiko menetapkan kepengurusan DPD KNPI Kaltim dengan Nomor: 20/DPP KNPI/2/2015.
Tapi kubu Khairuddin tetap melawan dan mempersoalkan adanya Musdalub dan SK DPP KNPI tentang penetapan pengurus tersebut. #Aya
Comments are closed.