BeritaKaltim.Co

Hearing Komisi II dengan Biro Perlengkapan

JAGA ASET: Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kaltim dengan Biro Perlengkapan yang membahas aset daerah di Ruang Komisi II, Rabu (2/9).
JAGA ASET: Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kaltim dengan Biro Perlengkapan yang membahas aset daerah di Ruang Komisi II, Rabu (2/9).

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Komisi II DPRD Kaltim bersama Biro Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat dengar pendapat atau hearing untuk menelusuri aset-aset pemerintah daerah Kaltim yang belum terdata lengkap dan belum jelas keberadaanya selama ini.

Rapat Selasa (2/9/2015) di ruang Komisi II yang dipimpin Ketua Komisi II Edy Kurniawan terfokus pada pembahasan tentang aset daerah yang selama ini kurang terdata secara administrasi. Terutama aset lahan. Mengingat sering terjadi persengketaan lahan antara warga dengan pemerintah daerah.

“Selama ini kerap terjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah karena tidak adanya data lengkap yang jelas dari pemerintah terhadap lahan yang dipermasalahkan. Sehingga masyarakat yang selama ini berdiam di suatu lahan mengganggap lahan tersebut merupakan lahan mereka. Parahnya lagi pemerintah tidak mempunyai bukti terhadap lahan yang disengketakan,” katanya.

Ia juga mengatakan Komisi II akan menelusuri aset-aset daerah yang selama ini diduga telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Tentunya dengan berkoordinasi kepada Biro Perlengkapan Provinsi Kaltim yang membawahi bidang ini.

Di tempat yang sama perwakilan Biro Perlengkapan Provinsi Kaltim mengungkap selama ini aset daerah memang telah diinvetarisasi maksimal. Biro Perlengkapan telah mendata mana saja yang merupakan aset daerah, baik itu lahan maupun bangunan, termasuk kelengkapan administrasi serta dokumen-dokumennya.

“Sampai sejauh ini kami pun sering berkoordinasi mengenai aset daerah dengan DPRD Kaltim. Baik itu lahan maupun bangunan terutama masalah dokumen-dokumen penunjang, agar kemudian hari tidak lagi terjadi sengketa,” katanya.
Edy menambahkan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan semua pihak dalam pemanfaatan aset. Yakni aspek administrasi, status hukum, serta aspek pemanfaatan.

“”Sekarang banyak aset pemprov yang dimanfaatkan, tapi kurang didukung dokumen administrasi. Khusus di Kaltim, pemanfaatan aset harus didukung dokumen yang memadai dan akurat,” kata Edy. #adv/yud/oke

Comments are closed.