SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda yang diwakilkan kepada Plh Sekkot Samarinda Burhanudin membuka pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bagi angkatan kerja muda bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Jumat (18/9/2015).
Sekitar 100 lebih peserta yang bukan hanya dari Samarinda, melainkan adapula dari Kukar maupun Bontang ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kominfo Samarinda sebagai program dari Balitbang SMD Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Membacakan sambutan wali kota, Burhanudin mengatakan, jika SDM TIK tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bersaing dengan SDA terkait Asean Economy Community pada Januari 2016, AFTA dan pasar global, maka melalui sertifikasi SKKNI inilah salah satu upaya pengembangan SDM-nya.
“Jadi jangan khawatir dengan AEC atau masyarakat ekonomi Asean (MEA), karena merupakan peluang yang sangat besar untuk Indonesia, termasuk Samarinda, karena Samarinda merupakan penduduk terbesar di Kalimantan dan memiliki jumlah angkatan kerja muda yang banyak,” ucap Burhanudin.
Kepala BBPPKI Medan Ibrar Samekto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan 18 s/d 21 September 2015.
“Kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI bertujuan membantu angkatan kerja muda, khususnya lulusan sekolah kejuruan TIK dalam memperoleh sertifikat keahlian” kata Ibrar.
Begitu pula, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa Dr Henry Subiakto yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa sertifikasi SKKNI ini sangat penting bagi angkatan kerja muda dalam bersaing di dunia kerja. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Nantinya setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga bidang TIK wajib mempekerjakan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi khusus bidang TIK,” ungkap Henry.
Bahkan sebutnya akan ada sanksi pencabutan izin dan tidak boleh mengikuti tender terhadap mereka yang tidak memiliki pekerja yang bersertifikasi SKKNI. “Kalau lulus nanti, akan dapat sertifikat berlogo pancasila. Ini diakui di luar negeri,” pungkasnya.
Begitu pula dengan Kepala Disparekrafkominfo M Faisal, dimana menurutnya tidak salah memilih Samarinda karena berpenduduk terbesar di Kalimantan dan sebagai sentral TIK. #hms2
Comments are closed.