BeritaKaltim.Co

Penertiban Gepeng- Anjal Cukup Pergub

 

TONJOLKAN PERGUB: Juru bicara Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi membacakan pandangan umum fraksinya  terhadap tiga  raperda usulan  Provinsi Kalimantan Timur dalam rapat paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Kamis (17/9), di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda.
TONJOLKAN PERGUB: Juru bicara Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi membacakan pandangan umum fraksinya terhadap tiga raperda usulan Provinsi Kalimantan Timur dalam rapat paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Kamis (17/9), di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda.

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menerbitkan peraturan gubernur terkait penertiban gelandangan, pengemis dan anak jalanan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi saat memberikan pandangan umum (PU) terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Timur, Yaitu Raperda tentang Ketenagalistrikan, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Raperda tentang Penertiban Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen.

PU tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Kamis (17/9/2015) di Gedung Utama DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci, Samarinda.

Terkait dengan Raperda tentang Penertiban Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen, Rosyidi mempertanyakan urgensi Pemprov Kaltim dalam mengatur persoalan tersebut dengan menerbitkan peraturan daerahnya di semua wilayah kaltim.

Kalaupun Pemprov ingin mengatur persoalan tersebut, Fraksi PPP – Nasdem mengusulkan cukup dengan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang memerintahkan pemerintah kabupaten/kota untukmenangani permasalahan ini secara sungguh-sungguh.

“Sehingga tujuan dan cita-cita negara ini dapat tercapai, yaitu meningkatkan harkat dan martabat para gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen sebagai manusia seutuhnya serta mempunyai peran dalam kehidupan di semua sektor kehidupan,” ucapnya.

Terkait dengan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah, Fraksi PPP-Nasdem sependapat bahwa Pengarusutamaan gender adalah strategi rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Mencermati implementasi dalam pelaksanaan pengarus-utamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan, perludijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Hal ini akan menjadi pendorong percepatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah secara komprehensif dan berkesinambangunan didasari komitmen nasional dan didukung kerangka dan landasan hukum.

Namun demikian, Fraksi PPP-Nasdem menganggap bahwa saat ini sudah tidak diperlukan lagi adanya pengaturan spesifik tentang perbedaan-perbedaan gender, karena persoalan-persoalan gender menurut Fraksi PPP – NASDEM sudah sangat jauh tertinggal.

 

“Yang lebih diperlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi lebih adil dan lebih merata dalam menyusun kebijakan/program kegiatan pembangunan sehingga semua unsur masyarakat dapat berpartisifasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tanpa melihat isu-isu gender, dan tidak terjadi kesenjangan dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan,” katanya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Ketenagalistrikan, Fraksi PPP – NASDEM sependapat bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Pembangunan ketenagalistrikan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya. #adv/lin/dhi/oke

 

Comments are closed.