BeritaKaltim.Co

Sumbang Pengemis bakal Didenda Rp 2 Juta

Fraksi PAN DPRD Kaltim mendukung langkah Pemprov Kaltim memberlakukan larangan dan sanksi bagi pemberi sumbangan pengemis, anak jalanan dan pengamen.
Fraksi PAN DPRD Kaltim mendukung langkah Pemprov Kaltim memberlakukan larangan dan sanksi bagi pemberi sumbangan pengemis, anak jalanan dan pengamen.

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Keberadaan pengemis, pengamen dan anak jalanan merupakan penyakit sosial yang dialami hampir semua daerah tak terkecuali di Kalimantan Timur. Menyikapinya, Fraksi PAN DPRD Kaltim mendukung langkah Pemprov Kaltim memberlakukan larangan dan sanksi bagi pemberi sumbangan pengemis, anak jalanan dan pengamen.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN Baharuddin Demmu dalam Pemandangan Umum Fraksi PAN tentang Raperda Penertiban Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen.

Klausul pasalnya menyebutkan setiap orang/pengguna jalan yang memberikan uang atau barang kepada pengemis diancam sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 2 juta atau sanksi pidana berupa hukuman kurangan.

“Hukuman kurungan paling lama 3 bulan, sementara pengemis diancam denda Rp5 juta atau hukuman kurungan paling lama 3 bulan. Namun keberhasilan Perda tidak hanya keseriusan aparat pemerintah melainkan harus didukung peran serta masyarakat,” kata Baharuddin yang juga menyampaikan PU fraksinya tentang Raperda Ketenagalistrikan dan Raperda Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke 26 DPRD Kaltim, Kamis (17/9), disebutkan, jika masyarakat tidak memberi sesuatu baik itu uang maupun barang, otomatis para pengemis tidak akan memperoleh pendapatan dan mereka pasti akan beralih profesi lain yang lebih bermartabat. Sebaliknya jika masyarakat masih memberi, itu sama saja memupuk mental pengemis sehingga keberadaan mereka sulit dihilangkan.

“Pemberlakuan sanksi denda dan kurungan bagi ini, Fraksi PAN meminta kepada Pansus DPRD yang menggodok pasal-perpasal agar melibatkan pemangku kebijakan. Penggiat hak asasi manusia, tokoh pemuda, LSM, akademisi, tokoh masyarakat dan lainnya. Sehingga tidak terjadi pro-kontra,” kata Baharuddin Demmu.

Fraksi ini juga berharap penanganan pengemis ini lebih mengedepankan penanganan preventif atau pencegahan, rehabilitatif dan re-integrasi sosial. Upaya preventif bisa dalam bentuk pemberian keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, penyuluhan, bimbingan sosial dan bantuan sosial.

”Pansus yang akan dibentuk diharapkan bekerja komprehensif sehingga fungsi keberadan perda dapat dirasakan langsung masyarakat Kaltim,” paparnya. #adv/lia/dhi/oke

Comments are closed.