SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Terkait program perkebunan sawit sejuta hektare tahap kedua yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail mengatakan pada prinsipnya DPRD menyambut baik program tersebut. Tetapi dia meminta agar terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kepemilikan kebun-kebun sawit yang sudah ada.
“Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa perusahaan yang bermasalah, berapa yang tidak bermasalah, kemudian apakah lahannya tumpang tindih atau tidak,” katanya
Politikus Partai Nasdem ini juga meminta agar sebelum program tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pemetaan maupun evaluasi terhadap persoalan yang dihadapi selama ini. Karena apabila program tersebut dilaksanakan sementara persoalan-persoalan yang ada belum diselesaikan maka akan terjadi penumpukan persoalan yang akan berakibat pada karut-marutnya pembangunan perkebunan di Kaltim.
“Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera menyampaikan laporan kepada DPRD melalui Komisi II yang membidangi terkait persoalan-persoalan tersebut,” ucapnya.
Sekadar diketahui, pengembangan komoditi kelapa sawit di Kaltim saat ini mengalami peningkatan dan paling pesat. Dimana komoditi tersebut telah melampaui target pembangunan pada tahap pertama sekitar 1,1 juta hektare. Untuk itu dilanjut program perkebunan sawit sejuta hektar tahap kedua yang ditarget dicapai pada 2018. #adv/lin/oke
Comments are closed.