BONTANG, BERITAKALTIM.com-Jelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, politik uang menjadi hal lumrah. Salah satu ruang publik yang dimanfaatkan sebagai target politik uang adalah tempat ibadah seperti gereja.
Berbagai pihak tentu mengkritik praktik tersebut, karena dapat merusak nilai demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut juga dibenarkan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak.
Menurut Nelson, tindakan praktik uang adalah suatu praktik yang berbahaya dan perlu dicegah. Namun Nelson menyampaikan saat ini telah terjadi kemerosotan moral di mana masyarakat menjadi permisif terhadap praktik politik uang.
“Secara moral menurut yang kita alami ada kemerosotan. Semakin permisifnya sogokan dari calon ke pemilih,” kata Nelson dalam jumpa pers ‘pesan pastoral PGi untuk Pilkada Serentak 2015’ di Graha Oikoumene, Jalan Salemba Raya No 10, Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2015).
Menurutnya, dalam menarik dukungan, mekanisme politik uang saat ini semakin masif. Mulai dari pemberian uang makan, atau sumbangan kemudian adanya istilah serangan fajar sampai secara terang-terangan oknum bakal calon memberikan uang kepada pemilih.
“Semakin permisifnya sogokan dari calon ke pemilih. Diawali pemberian uang makan, atau sumbangan, lalu bergeser dengan serangan fajar. Lalu berkembang, masyarakat masih malu malu tapi di antaranya mereka terang-terangan, hal tersebut membuat masyarakat menjadi permisif” sambung Nelson.
Oleh karena itu, menurutnya Bawaslu telah berupaya melakukan tindakan preventif khususnya kepada jemaat gereja. Pihaknya akan bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan pesan moral kepada jemaat agar cerdas dalam memilih.
“Oleh karena itu, bagaimana mendorong tokoh agama dan masyarakat dalam berperan serta untuk memberi pesan moral supaya mengikuti pemilu dengan moral dan demokratis,” tandasnya. #nd
Comments are closed.