SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Pansus tentang Penyelenggaraan Perpustakaan melakukan rapat dengan menghadirkan seluruh Badan dan Kantor Perpustakaan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, Selasa (29/9/2015).
Ketua Pansus Syarifah Masitah Assegaf mengatakan bahwa rapat ini digelar dalam rangka untuk melibatkan seluruh perpustakaan di kabupaten/kota dalam pembahasan draf raperda sehingga nantinya mencapai hasil maksimal.
“Badan perpustakaan di daerah merupakan bagian dari objek Raperda ini, sehingga berbagai masukan mereka sangatlah dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar ketika telah disahkan benar-benar mampu dilaksanakan,”ucap Masitah didampingi wakil ketua Zain Taufiqnurrohman, anggota Rusianto dan Jahidin.
Tidak hanya itu, pihaknya juga perlu untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang dialami oleh perpustakaan di daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing, termasuk berbagai inovasi dalam rangka memajukan perpustakaan di Kaltim.
Kendati demikian, pembahasan hanya untuk memperkaya isi dari draf Raperda dan tidak mencampuri hal-hal yang bersifat menjadi permasalahan dan tanggungjawab pemerintah masing-masing daerah karena semua sudah ada aturannya.
“Contohnya, ada yang meminta agar Pansus memasukan dalam salah satu bab atau pasal dalam draf tentang pemisahan antara badan perpustakaan dengan arsip. Mengingat masih ada beberapa daerah yang masih demerger,”ungkap Masitah.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kutai Timur Budi Santoso menjelaskan dari seratus tiga lima desa di Kutim, lima puluh dua di antaranya sudah ada perpustakaan desa dan tujuh belas perpustakaan di tingkat kecamatan.
“Memang tidak semua desa ada perpustakaanya. Akan tetapi sesuai keinginan dari bupati bahwa kedepan diharapkan bisa terus mengalami penambahan sehingga nantinya tidak ada lagi desa yang tidak ada perpustakaanya. Tentu program ini idealnya mendapat bantuan dari provinsi,”kata Budi.
Budi menyebutkan terkait dengan pembiayaan untuk pengelolaan perpustakaan di desa pada awalnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Kutim, namun ketika sudah berjalan sekian lama tanggungjawab diserahkan kepada masing-masing desa.
Kemudian kata Budi timbul sejumlah protes dari perangkat desa yang mengaku mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan bagi pengelola perpustaan.
”Padahal, perpustakaan desa itu bertujuan untuk meningakatkan kecerdasan sumber daya manusia, sehingga ide awalnya sebenarnya bagi pengurus atau pengelola perpustaan itu dikelola secara swadaya dengan semangat gotong-royong,”jelas Budi.
Oleh sebab itu pihaknya meminta bantuan provinsi terkait melakukan pembinaan baik materil dan non materil agar permasalahan dibidang perpustakaan di daerah mampu diselesaikan dengan baik dan maksimal. Contohnya, persoalan perpustakaan desa agar bisa dimasukkan ke draf raperda ini sehingga menjadi acuan di daerah.#adv/bar/oke
Comments are closed.