SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus melibatkan semua pihak dalam hal penanggulangannya. Terutama pemerintah daerah maupun kota yang merupakan bagian penting dalam keterlibatan pembangunan.
Saat ini kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap saat selalu dipertanyakan. Terlebih jika berbicara dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah absen dalam pembahasan APBD di setiap program pada beberapa SKPD baik provinsi maupun kota.
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah.
Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) yang merupakan salah satu program unggulan dalam mensejahterakan rakyat dianggap nyatanya menjadi sia-sia saja.
Kondisi yang hingga saat ini masih dianggap stagnan, mendapat tanggapan anggota DPRD Kaltim Yahya Anja. Ia mengatakan jika menginginkan masyarakat sejahtera Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD kaltim harus lebih maksimal melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Namun ia juga menyebutkan tentunya masih ada keterbatasan dalam menjalani proses tersebut.
“Pemerintah dan DPRD sudah sangat maksimal dalam mengatasi kemiskinan, terbukti program-program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu di dukung oleh legislative. Saya juga sangat setuju bahwa pemerintah provinsi Kaltim telah memikirkan solusinya. Mungkin salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan,“ ucapnya.
Politikus dari Fraksi Demokrat itu juga sangat berharap bahwa pemerintah provinsi memprioritaskan program yang di buat untuk menangani masalah ini. Menurutnya dari persentase, tingkat kemiskinan di kaltim telah menurun dari tahun 2008 hingga 2012. yaitu dari 259,450 (8,53%) menurun menjadi 253,340 (6,68%). “Jadi pada untuk saat ini dasarnya program yang telah berjalan sesuai dengan harapan.
Saya sangat setuju dengan program yang telah dikonsep oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun lebih lanjut lagi masih ada yang harus dimaksimakan dalam program tersebut, saya rasa juga penuntasan kemiskinan harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab semakin banyaknya investor yang masuk maka akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga bisa mengentaskan kemiskinan di daerah. Kondisi di daerah juga mesti dibenahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk ke Kaltim, serta memperbanyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar usaha kecil menengah mandiri dapat berkembang dan meningkatkan usaha rakyat,“ ucapnya. #adv/yud/oke
Comments are closed.