BeritaKaltim.Co

PNS Harus Tetap Netral

Yunus, Anggota DPRD Berau.
Yunus, Anggota DPRD Berau.

TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Berau, yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember mendatang mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kabupaten Berau. Perhatian tersebut terfokus pada satu hal, yakni PNS harus netral dalam pilkada nanti.

Ketua Komisi II DPRD Berau, M Yunus SH, menegaskan hal tersebut mengingat tahapan pilkada di yang diusung oleh partai politik terus berjalan. Oleh sebab itu Yunus kembali mengingatkan bahwa PNS harus bersikap netral dalam Pilkada nanti, jangan menjadi tim sukses atau memanfaatkan pangkat dan jabatannya untuk menjadi corong bagi salah satu pasang bakal calon. “ Karena tindakan tersebut bisa dianggap melanggar disiplin PNS,” ujarnya.

PNS yang terlibat aktif menjadi tim sukses calon bupati atau wakil bupati bisa dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. “ Hal ini diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS” tegas Yunus.

Ketua Komisi II DPRD Berau ini berharap agar semua PNS yang bekerja di Pemkab Berau mematuhi peraturan tersebut. Labih lanjut Yunus menegaskan, agar Sekretaris Daerah mengawasi dan mengingkatkan semua PNS di lingkungan Pemkab Berau.

“Saudara Sekda yang sekarang ini menjabat Plh Bupati Berau, diharapkan bisa mengawasi soal netralitas PNS dalam pilkada. Kalau ada PNS yang terlibat, maka Sekda harus bertanggungjawab karena ini sangat bertentangan dengan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negera (ASN)” ujar Yunus.

Guna menghadapi pilkada ini, Yunus mengusulkan agar Sekda segera mengeluarkan surat edaran untuk mencegah hal tersebut. “Kita menginginkan PNS untuk menjaga betul birokrasi agar tetap netral. Saran kami agar Sekda segera mengeluarkan surat edaran yang berisikan sanksi bagi PNS yang melanggar,” saran Yunus.

Menurut Yunus, pilkada yang akan digelar nanti harus berjalan dengan damai dan lancar. Salah satu konflik pilkada di daerah, itu adalah soal netralitas PNS.

“Kalau ada oknum PNS nanti ditemukan tidak netral maka potensi konflik dalam pilkada akan muncul. Kita tidak menginginkan pilkada diributkan soal tidak netralnya PNS,” ungkap Yunus mengingatkan. #hel

Comments are closed.