SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Pemkot Samarinda melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Samarinda kembali mendapat bantuan APBN. Setelah sebelumnya dari Kementerian Perindustrian berupa mesin bordir dan obras serta pelatihan untuk 25 orang, kali dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) berupa perangkat SNI Corner dan fasilitasi SNI bagi 20 UKM.
“Alhamdulillah, kali ini kita kembali dipercaya dan mendapat bantuan berupa SNI Corner. Bukan hanya ini, selain itu juga fasilitas pendampingan terhadap 20 UKM/IKM Samarinda untuk memperoleh GMP (Good Macnufacturing Practic) untuk meraih SNI. Mudah mudahan dengan ini, 20 produk lokal kita akan berlabel SNI,” ucap kepala Disperindag Samarinda Joni Bachtiar dalam sambutannya pada Launching SNI Corner Disperindag Samarinda dan Sosialisasi Peran Informasi Standardisasi Dalam Perdagangan Global, di kantor terpadu gedung Graha Ruhui Rahayu Disperindag Samarinda Jl Juanda, Selasa (13/10/2015).
Joni mengatakan kehadiran SNI Corner ditujukan untuk para pelaku usaha baik industri terutama UKM, Perguruan Tinggi, Instansi pemerintah, para peneliti, dan masyarakat lainnya. “Kita sangat bersyukur mendapat bantuan ini. Karena SNI Corner di Samarinda sebagai tempat untuk mencari dan mendapatkan dokumen SNI. Menjadikan SNI lebih mudah diakses, tanpa harus datang ke kantor pusat BSN,” imbuh Joni begitu gembira. Bahkan ketika melaunching SNI corner penuh semangat membaca shalawat nabi.
Ia mengatakan banyaknya UKM di daerah yang membutuhkan pendampingan untuk cara produksi yang baik dan promosinya untuk produk unggulan daerah, terutama tenun khas Samarinda, pangan olahan, serta kerajinan kayu. “Terima kasih lagi kita kembali mendapat bantuan berupa pendampingan 20 produk UKM dari BSN,” bebernya.
Tentunya, lanjut Joni keberadaan SNI Corner ini akan menyiapkan produk UKM lokal dalam menghadapi pasar global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi Juliantino mengatakan SNI Corner merupakan program insentif yang diberikan oleh BSN melalui sistem yang dikompetisikan kemudian diberikan setiap tahunnya kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi yang memenuhi kriteria tertentu.
Dalam diskusi panel mengenai sosialisasi peran informasi standardisasi dalam perdagangan global, Juliantino memaparkan
perlunya kesiapan menghadapi MEA yang membuka persaingan pasar dan peran standar didalam pasar bebas.
“Produk yang dihasilkan oleh industri atau UKM sebaiknya mengikuti SNI,” tegasnya seraya mengenalkan telah lahirnya UU nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Kepala Bidang Iklim Usaha dan Perlindungan Disperindag Kota Samarinda Rita Dinar Tiurmaida membahas permasalahan UKM disamping pembinaannya. Namun untuk standardisasi belum tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terutama bidang olahan pangan, dan produk unggulan daerah lainnya di Samarinda.
Pada sesi tanya jawab, pelaku usaha dari IKM olahan ikan, Dewi mengeluhkan untuk pembuktian olahan pangan yang baik, cukup banyak yang harus disertifikasi misalnya cara pengolahan pangan yang baik, jaminan mutu halal, HACCP, dan SNI produk. Dimana dokumen tersebut memiliki persyaratan masing-masing dan institusi yang berbeda sehingga menimbulkan pembiayaan yang tinggi. “Hal ini bagi UKM akan berdampak pada nilai produksi dan harga jual yang tinggi. Sedangkan pemikiran dari UKM, hal yang menjadi prioritas adalah produknya laku terjual dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.
Di kesempatan itu dilakukan pula penandatanganan pernyataan keanggotaan sebagai Jejaring Informasi Standardisasi (INSTANET). #hms2
Comments are closed.