BATAM, BERITAKALTIM.COM – Studi Banding dilakukan Komisi III DPRD Kaltim ke Badan Pengusahaan Batam terkait pemeliharaan dan pengawasan jembatan, Kamis (22/10/2015). Hadir Sekretaris Komisi III Eddy Sunardi, dan anggota Veri Diana Wang, Syafruddin, Irwan Faisal, serta Herwan Susanto. Rombongan diterima oleh Karo Rentek Bachroni, Kasub Humas Sulasmono, dan Kasi Media dan Promosi Ariastuti Sirait.
Veri Diana menuturkan, hampir di seluruh daerah di Kaltim terdapat sungai atau laut. Kondisi geografis tersebut tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak.
“Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan maka pemerintah membuat sejumlah program infrastruktur yang berbasis publik, di antaranya jembatan yang diharapkan selain memecah kemacetan juga membangun ekonomi,” sebut Very.
Ia mencontohkan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Jembatan Tenggarong, Jembatan Kembar Mahakam, serta jembatan yang terlama pembangunannya yakni Jembatan Mahkota.
Ditambahkannya, rata-rata pembangunan jembatan dimaksud memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Parahnya semuanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hal senada disampaikan oleh Syafruddin yang mengatakan lambannya laju pembangunan dari segi infrastruktur disebabkan pemerintah kesulitan dalam hal pembiayaan karena bergantung pada APBD.
“Sedangkan dalam dua tahun terakhir pendapatan daerah cenderung menurun,”kata Syafruddin.
Politikus asal PKB itu menjelaskan dipilihnya Batam dikarenakan merupakan daerah yang strategis dalam pembangunan infrastruktur mengingat gerbang kedua Indonesia setelah Bali dalam menarik wisatawan dan investor.
Dalam rangka itu maka Komisi III merasa perlu menggali informasi dan berbagi pengalaman terkait pembangunan jembatan, khususnya sharing anggaran antara daerah dengan pusat.
“Batam merupakan salah satu daerah percontohan dalam hal pembangunan jembatan. Karena banyak terdapat bangunan fisik yang kuat dan modern,” tutur Syafruddin.
Karo Rentek BP Batam Bachroni menjelaskan pada prinsipnya pelayanan satu pintu untuk pemberian kemudahan perizinan yakni melalui badan pengusahaan yang merupakan lembaga non struktural.
Terkait dengan anggaran, setiap tahunnya didapatkan dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan delapan puluh persen dari hasil pendapatan sendiri.
“Dari total tersebut sebanyak tiga puluh persen untuk gaji karyawan,”ucap Bachroni.
Rata-rata total yang diterima oleh BP Batam sebanyak Rp 1 triliun per tahun. Karena lembaga non struktural artinya bertanggung jawab langsung ke presiden. Karena tidak di bawah naungan kementrian maka seluruh anggaran dipergunakan untuk pembangunan, mulai dari jembatan hingga pelabuhan.
“Jadi tidak ada anggaran dari APBD, semua melalui APBN dan hasil pendapatan sendiri. Baik itu pembangunan jalan, pelabuhan maupun jembatan,”jelas Bachroni.
Kendati demikian untuk perawatannya dilakukan oleh dinas PU, baik tingkat daerah maupun pusat. Ini dimaksudkan agar ada kerjasama sehingga masing-masing memiliki peran dalam pembangunan terlebih yang bersifat untuk hajat hidup orang banyak.
“Fisiknya sendiri jembatan berbahan dasar semen, ini terbukti kuat dan efisien, ketimbang full besi atau baja. Namun memang cor-coranan semen digabung dengan bahan lainnya seperti baja dan lainnya,” ucap Bachroni mencontohkan. #adv/bar/oke
Comments are closed.