TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM- Sekertaris Komisi I DPRD Kukar Supriyadi mengatakan, dari sekian banyak laporan yang diterima DPRD Kutai Kartanegara, kasus sengketa lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan paling banyak ditemui.
Perusahaan kelapa sawit yang memakan ratusan hektare lahan itu kerap disebut mencaplok lahan masyarakat, dengan tameng Hak Guna Usaha (HGU) terbitan pemerintah.
Supriyadi menuturkan, HGU yang dipegang para pengusaha perkebunan itu kerap bersengketa dengan warga, lahannya tumpang tindih. Bahkan tak jarang, ada HGU yang terbit di atas pemukiman dan perusahaan tambang batubara, “Sementara ini persoalan HGU sawit yang lagi hits, HGU banyak tumpang tindih, lahan warga dan tapal batas antar desa dengan HGU, juga HGU dengan perusahaan tambang,” ujarnya.
Dari analisis Komisi I lanjut Supriyadi, semrawutnya masalah ini disebabkan penerbitan izin oleh pemerintah yang kurang baik. Ia berharap agar masalah sengketa lahan dapat diselesaikan dengan bijak, tanpa melukai pihak-pihak yang terlibat. #Wn
Comments are closed.