TENGGARONG, BERITAKALTIM.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pertambangan batu bara yang beroperasi di Kukar agar lebih kooperatif terkait pembebasan lahan. Kalaupun dilakukan sistem plasma, perusahaan perkebunan harus betul-betul menjalankan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sekian banyak laporan yang diterima DPRD Kukar, kasus sengketa lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan paling banyak ditemui. Perusahaan kelapa sawit yang memakan ratusan hektare lahan itu kerap mangambil secara sepihak lahan masyarakat, dengan tameng Hak Guna Usaha (HGU) terbitan pemerintah. Hal ini bisa memicu konflik.
Ketua Komisi I Abdul Rasid mengimbau pengusaha untuk lebih mengedepankan penyelesaian lahan.
“Yang terjadi di lapangan banyak kita temui, belum clear permasalahan dengan warga, tiba-tiba perusahaan sudah membebaskan lahan dan menggarap lahan warga,” kata Rasid.
Rasid menyebutkan, HGU yang dipegang pihak perusahaan kerap bersengketa dengan warga, lahannya tumpang tindih. Bahkan tak jarang, ada HGU yang terbit di atas pemuki-man dan peru-sahaan tambang batu bara.
“Biasanya mereka (peru-sahaan, Red) melakukan penggarapan lahan pada sore hari, saat warga yang bersangkutan tidak tahu. Dan keesokan harinya warga terkejut tahu-tahu lahan mereka sudah digarap oleh perusahaan. Sementara itu perusahaan berkelit bahwa mereka telah memiliki HGU,” sebut Rasid. Harusnya, lanjut Rasid, perusahaan lebih mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, semisal menerapkan pola plasma.
Selain persoalan lahan, persoalan dan laporan yang saat ini tengah dikaji oleh Komisi I adalah terkait dengan ketenagakerjaan yakni masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sekretaris Komisi I Supriyadi menambahkan, buruknya kondisi ekonomi nasional berimbas nyata di daerah. Puluhan bahkan ratusan perusahaan sudah gulung tikar. Dampaknya karyawan terpaksa diberhentikan.
“Dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini, memang tidak bisa dihindarkan. Kami berharap agar perusahaan yang ingin melakukan PHK terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik,” ungkapnya. #adv
Comments are closed.