SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Sebagai refresentatif masyarakat dalam bidang pengelolaan pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas dan harus dapat membantu pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang aspiratif.
Demikian wakil walikota Samarinda Nusyirwan Ismail ketika membuka pelatihan keterampilan kerja pengurus FK LPM tingkat kecamatan dan kelurahan se-kota Samarinda, (4/11/2015) lalu yang dipusatkan di gedung BPM PD provinsi kaltim.
Wawali mengatakan LPM harus mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Pemberdayan Masyarakat (LPM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi pengurus LPM dalam perencanaan pembangunan partisipatif, menggerakan swadaya masyarakat dan mengendalikan pembangunan, sehingga diharapkan dapat merubah sikap perilaku masyarakat untuk mampu memberdayakan serta membangun dirinya sendiri atau kelompok di lingkungannya menuju tercapainya kemandirian dalam pembangunan di segala bidang,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, pemerintahan Otonomi hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila ada partisipasi masyarakat. Namun selama ini, masih banyak disinyalir proses pembangunan mengabaikan terjadinya transformasi sosial maupun sumber daya, dan justru terjadi ketergantungan masyarakat pada sumber-sumber dari luar.
“Padahal daerah kita penuh dengan potensi yang sangat memungkinkan untuk digarap. Untuk menagkal isu-isu tersebut diharapkan LPM sebagai mitra kerja kepala daerah mempunyai peran aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan,” ungkapnya.
Kedepan lewat pelatihan keterampilan kerja ini, LPM akan berfungsi maksimal dalam ikut andil pemberdayaan masyarakat dalam menuju pembangunan kota samarinda yang semakin baik dimasa yang akan datang. #Hms4.
Comments are closed.