SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Mencermati penyampaian Nota Penjelasan R-APBD Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 beberapa waktu lalu, Fraksi Demokrat melihat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,10 persen dari target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan APBD Tahun 2015, yakni dari target 5,095 triliun rupiah menjadi 5,089 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Yahya Anja selaku juru bicara Fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim dengan agenda Pemandangan Umum Terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2016, Jumat (6/11/2015).
“Fraksi Demokrat berpandangan bahwa meskipun terdapat penurunan 0,10 persen dari PAD, pemerintah diharapkan tetap dapat melanjutkan target-target yang sudah tertuang di dalam RPJMD 2013-2018” katanya.
Salah satu komponen PAD adalah laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Rancangan APBD TA 2016 ditargetkan terjadi kenaikan 1,62 persen dari target setelah Perubahan APBD TA 2015, dari Rp 281,8 miliar menjadi Rp 286,45 miliar. Melihat adanya unsur positif dari pendapatan BUMD tersebut, Fraksi Demokrat berpandangan bahwa perlu adanya optimalisasi dari BUMD yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan modal terhadap BUMD-BUMD yang memiliki kinerja bagus dan profesional serta memiliki bisnis plan jelas dan terarah yang bersumberkan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat memandang pentingnya rencana Pemerintah Provinsi selanjutnya terhadap proyek-proyek multi years contract (MYC) yang belum tuntas sebelum tahun 2015 dan masih membutuhkan anggaran pada tahun mendatang.
Fraksi ini berharap permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam proses penerimaan pendapatan APBD TA 2015 seperti terhadap sempitnya akses informasi kepada Pemerintah Daerah dalam menjamin transparansi dan pertanggungjawaban data lifting sebagai dasar pembagian dana bagi hasil (DBH) agar dapat segera diatasi. ” Dengan begitu, bisa diraih tercapainya tema pembangunan tahun 2016,” imbuh Yahya. #adv/rid/dhi/oke
Comments are closed.